JOGJA- Warga Sosrokusuman, Su-ryatmajan, Danurejan memenangkan gugatan atas Kantor Pertanahan Kota Jogja. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Eko Yulianto juga mengabukan seluruh gugatan warga. Hakim menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak guna bangunan (HGB) No 00159/Suryatmajan tertang-gal 2 Februari 2015.

“Sertifikat tanas seluas 1455 meter persegi, dahulu atas nama Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 dan terakhir atas nama PT Bangun Jogja Indah batal atau tidak sah,” tandas Eko, dalam salinan amar putusannya Jumat (3/6).

Selain membatalkan sertifikat tanah tersebut, hakim juga memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Jogja mencabut serfitikat tersebut. “Keterangan saksi-saksi tidak pernah ada pembaharuan dan pengecekan di lapangan,” tulisnya.

Perwakilan warga Yosep Susanto me-negaskan, kemenangan ini merupakan bukti dari kebenaran yang selama ini diperjuangan warga. Terlebih, warga Sosrokusuman sudah bertahun-tahun memiliki ruang terbuka tersebut.

“Ka-mi berharap, tanah ini kembali dikuasai Negara dan kelak bisa menjadi ruang terbuka hijau (RTH),” jelasnya.

Warga Sosrokusuman harus berju-ang sampai 1,5 tahun. Selama tahun lalu, mereka harus berkonflik dengan polisi dan pengaman swasta yang mengamankan tanah tersebut. Sam-pai pada Desember tahun lalu, war-ga bersepakat untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

“Dengan putusan ini, warga bisa kembali beraktivitas sosial. Warga bisa menjalankan ke-giatan budaya dan upacara keaga-maan lain di lingkungan yang kami cintai ini,” ujarnya.

Koordinator Forum Pemantau In-dependen (Forpi) Kota Jogja Win-arta Hadiwiyana menilai, kasus konflik pertanahan di Sosrokusuman ini menjadi oase di tengah banyaknya kasus yang sama di Kota Jogja. Ar-tinya, jika warga Sosrokusuman memilih menempuh jalur hukum dan mendapatkan keadilan yang diinginkan, hal yang sama juga bisa dilakukan pihak lain.

“Sebelumnya ada kasus kios tukang kunci yang digugat dan digusur. Sekarang war-ga di sisi selatan Stasiun Tugu,” je-lasnya.

Dalam kasus Sosrokusuman ini, ada faktor kealpaan pegawai Kantor Per-tanahan Kota Jogja. Ini hampir sama dengan konflik-konflik lain mengenai pertanahan.

“Ini menjadi inspirasi semua pihak yang berkonflik soal pertanahan. Terutama jika penye-babnya ada faktor kelalaian dari pe-tugas yang tidak menjalankan pro-sedur yang seharusnya berlaku,” katanya. (eri/din/ong)