SLEMAN – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menjalankan instruksi Kementerian Pertanian pada program cetak sawah baru nampaknya menemui hambatan. Keinginan pemkab membuka lahan baru di kawasan utara akan sulit terealisasi.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DPPK) Sleman Edy Sri Harmanta mengaku belum menjalankan program Kementerian Pertanian. Selain belum adanya petunjuk teknis dari kementerian, upaya membuka lahan baru khususnya di kawasan Merapi akan sangat sulit karena pelimpahan kewenangan.

“Sekarangkan kebijakan kawasan utara, terutama pengerukan material ada di provinsi. Nah, sejumlah lahan persawahan yang tertutup Erupsi Merapi 2010 tidak bisa begitu saja kami keruk setelah ada pelimpahan kewenangan,” jelas Edy ditumui di kantornya kemarin (10/6).

Proses pengembalian fungsi lahan pesawahan, jelasnya, memerlukan upaya pengerukan material. Upaya untuk menghasilkan cetak sawah 50 hektar di Kawasan Cangkringan tentu bukan perkawa mudah. Sebab, untuk melakukan pengerukan material harus dilakukan dengan aktivitas penambangan, sehingga hal ini dapat menjadi persoalan bagi pemkab.

Pemkab sendiri telah menduskisakan persoalan ini ke Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral (SDAEM) Sleman. Dengan harapan, persoalan tersebut bisa disampaikan ke intansi terkait yang ada di provinsi.

‪Bahkan, sambungnya, DPPK sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Pertanian setelah Menteri Pertanian mengunjungi Sleman beberapa bulan lalu. Hanya saja, sampai saat ini belum ada jalan keluar yang dapat dilakukan untuk memperlancar program cetak sawah.

‪Program cetak sawah ini sebenarnya merupakan upaya penambahan lahan tanam. Sebab setiap tahunnya, pesawahan di Sleman selalu mengalami penurunan. Pada akhir 2015, DPPK mencatat lahan pesawahan seluas 21.907 hektar. Padahal pada 2014, lahan sawah di Kabupaten Sleman mencapai 22.233 hektar.

“Cetak sawah baru ini keinginan pemerintah untuk menuju swasembada beras. Ini didasarkan pada kekhawatiran penurunan produksi padi, lantaran luas lahan pesawahan yang semakin menyempit,” jelasnya.

Sementara itu Kepala DPPK Sleman Widi Sutikno menjelaskan, upaya untuk mempertahankan luas sawah sebenarnya bisa dilakukan dalam bentuk lain, yakni melalui program lahan pertanian pangan berkelanjutan. Program ini dilakukan atas dasar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan.

‪”Berdasarkan Perda tersebut, Sleman harus mempertahankan 12.377 hektar lahan pangan berkelanjutan,” jelasnya.

Tahun lalu DPKK sudah melakukan pendataan potensi lahan pangan berkelanjutan bersama UGM. Tahun ini DPPK akan melakukan inventarisasi lahan wilayah layak lahan pangan berkelanjutan.‬ Pada proses inventarisasi, pihaknya akan melihat kepemilikan lahan dan kegunaan.

“Setelah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, petani tidak boleh menjual dan mengubah tanahnya dengan alasan apapun,” jelasnya.

Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Sleman Gustan Ganda menyebut semakin menyempitnya lahan pertanian dikarenakan ketidak tegasan pemkab menjalankan aturan. Selain itu zonasi yang pemetaan lahan tidak berjalan dengan baik. Sehingga, dengan mudah pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya.

“Harusnya diperjelas kawasan-kawasan pertanian, peternakan dan industri lain dihindari dari pembangunan perumahan,” jelasnya. (bhn/ong)