JOGJA – Melihat anggaran yang bakal diterima panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kota Jogja sudah sepantasnya pelaksanaan pilwali 2017 berjalan efektif. Bagaimana tidak, dana hibah yang teralokasi pada APBD 2016 mencapai Rp 4,2 miliar.

Anggaran sebesar itu sebagian besar untuk membiayai honorarium anggota panwas hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, dari sisi kinerja, baru mulai efektif per 30 September. Itu setelah semua kepengurusan panwas terbentuk.

Berdasarkan penjadwalan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Jogja, lembaga panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) bekerja efektif per 30 September. Atau setelah jadwal penetapan calon peserta pilwali oleh KPU setempat.

Kondisi itu tentu saja membuat partai politik (parpol) atau bakal calon (balon) wali kota yang sudah mendeklarasikan diri lebih leluasa bergerak. Sebab, sebelum ada penetapan calon, panwaslu tak bisa menindak segala bentuk pelanggaran pemilu.

Selama Juni-Juni, panwaslu fokus membentuk pengawas tingkat kecamatan. Dilanjutkan menyusun panitia pengawas lapangan (PPL) pada Agustus-September. Sedangkan pembentukan panwas tingkat TPS diperkirakan selesai pada Oktober. Karena itu, kegiatan pengawasan sementara hanya bisa dilakukan panwaslu dibantu panwas kecamatan. Sementara, tugas PPL tingkat kelurahan dan pengawas TPS tak bisa serentak.

“Kemungkinan mereka hanya kebagian tugas mengawasi saat proses pemungutan suara. Ini jika dilihat dari pembentukkannya,” ujar Ketua Panwas Kota Jogja Agus Muhammad Yasin usai penandatanganan Nota Pernjanjian Hibah Daerah (NPHD) di balai kota kemarin (10/6).

Dibutuhkan sedikitnya 900 orang anggota panwas. Khusus tingkat TPS saja sekitar 810 orang. Untuk tingkat kelurahan 45 orang. Seorang per kelurahan. Tingkat kecamatan tiga orang dan Panwas Kota JOgja tiga orang.

Ketua Bawaslu DIJ Muhammad Najib mengatakan, pihaknya tetap akan memberikan bantuan untuk pengawasan dalam pelaksanaan pilwali. Apalagi, berdasarkan hasil revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, Bawaslu diberikan kewenangan menangani dugaan pidana money politic. Bahkan, Bawaslu sudah bisa bergerak meskipun belum ada penetapan calon wali kota atau wakil wali kota.

Kewenangan itulah yang membedakan Bawaslu dengan panwas tingkat kecamatan dan Kota Jogja. “Meski masih tahap penjaringan kandidat di parpol, kami bisa menindak setiap bentuk pelanggaran,” paparnya. Penindakan hanya jika disertai laporan resmi yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. “Pasti kami tindaklanjuti,” lanjut Najib.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono mengatakan, dana hibah panwas dicairkan sekaligus. Kendati demikian, Pemkot tetap memberikan kebebasan bagi penerima hibah untuk mengubah kebutuhan atau merasionalisasi anggaran. “Tetap ada proses addendum,” jamin Kadri. (eri/ong)