JOGJA – Pelanggaran terhadap zona sempadan pantai di pesisir selatan DIJ hingga menimbulkan kerusakan saat terjadi gelombang tinggi, menjadi pembelajaran. Aturan terhadap penggunaan zona sempadan pantai akan dipertegas.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) DIJ Sigit Sapto Raharjo mengakui, saat ini ada wilayah sempadan pantai yang digunakan untuk kegiatan ekonomi maupun pariwisata. Kerusakan infrastruktur karena gelombang pasang laut selatan menjadi pembelajaran.

“Semoga dengan kejadian kemarin, masyarakat menjadi sadar dan tidak kembali ke sempadan pantai,” tutur Sigit kemarin (10/6). Ia mengaku akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penataan zona sempadan pantai.

Mantan penjabat bupati Bantul ini mengatakan, ada pertimbangan juga terkait hajat hidup orang yang menggantungkan usaha di sana. Tapi belajar dari kejadian kemarin, akan dipertegas. “Terbukti yang seharusnya zona steril malah ada bangunan, akhirnya rusak kena gelombang,” ujarnya.

Untuk zona sempadan pantai, Sigit mengatakan kemungkinan akan diubah. Menyesuaikan dengan aturan baru, kewenangan provinsi untuk mengatur titik nol sampai dua belas mil dari pesisir. Aturan baru itu masih digodok, sebelum nantinya dimasukkan dalam revisi peraturan daerah (perda).

Terpisah, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ Hananto Hadi Purnomo mengatakan, sudah mendapatkan instruksi dari gubernur DIJ untuk membuat garis batas sempadan pantai. Garis itu akan dibuat berdasarkan Perda DIJ Nomor 16/2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pantai dan Pulau-Pulau Kecil.

“Dengan batas ini dilarang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan fungsi sempadan pantai,” jelasnya. Menurut Hananto, fungsi sempadan pantai tidak hanya untuk melindungi kelestarian wilayah pantai. Sempadan juga berfungsi untuk melindungi warga dari bahaya gelombang tinggi dan menghindarkan munculnya kerugian yang muncul karena rusaknya bangunan komersil.

Peristiwa hantaman gelombang tinggi dalam beberapa hari terakhir di pesisir selatan, menjadi kesempatan Pemprov DIJ untuk kembali melaksanakan aturan. “Selama ini kan tidak percaya kalau belum kejadian. Sama seperti Merapi dulu, begitu meletus, baru sadar,” ungkapnya.

Anggota Komisi A DPRD DIJ Slamet juga mendesak Pemprov DIJ konsisten melaksanakan Perda 16/2011. Menurutnya, kondisi di lapangan justru banyak yang membangun pondokan atau gazebo yang dekat pantai.

Slamet meminta Pemprov DIJ bekerjasama dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis) setempat. “Sekarang bangunan makin mepet laut, masang payung berderet sampai menghalangi pengunjung,” ujarnya setengah menyindir.

Terkait pembuatan garis sempadan pantai, pria asal Gunungkidul ini meminta supaya dibuat yang alamiah, yang bisa menyatu dengan pantai. Slamet menolak jika pembuatan garis sempadan berupa tembok seperti di Bali. “Saran saya bisa berupa joging track,” ujar politikus Partai Golkar ini. (pra/gun/laz/ong)