JOGJA-Gelombang tinggi yang melanda wilayah pesisir selatan DIJ, dipastikan berpengaruh terhadap stok ikan laut. Selama beberapa hari terakhir nelayan di pro-vinsi ini tidak ada yang berani melaut karena gelombang tinggi itu mencapai tujuh meter.

“Otomatis tidak ada yang mel-aut. Mereka juga berfikir tentang keamanan pribadi, perahu maupun alat tangkapnya,” ujar Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIJ Suwarman kemarin (11/6).

Meskipun begitu, pihaknya tidak mengkhawatirkan tentang stok ikan di DIJ. “Masih bisa di-ganti dengan ikan budidaya,” lanjutnya.

Diakui, sebenarnya saat ini merupakan musim panen ikan laut. Suwarman mencontohkan untuk nelayan di Sadeng (Gunungkidul) yang memiliki kapal besar, saat ini seharusnya panen tongkol, tengiri atau tuna.

“Saat ini musim-musim ikan, sayangnya sedang kondisi cuaca ekstrem,” jelasnya.

Suwarman mengatakan kondisi gelombang tinggi seperti ini sudah pernah terjadi pada 1990 lalu. Biasanya, lanjut dia, setelah gelombang mereda, stok ikan di laut tersedia banyak. “Setelah cuaca bagus ikannya malah lebih banyak,” tuturnya.

Terkait kerusakan akibat gelombang tinggi, Kepala DKP DIJ Sigit Sapto Raharjo menga-takan baru menghitung kerusa-kannya, terutama yang terjadi di Gunungkidul. Belum ter masuk kerusakan akibat gelombang tinggi yang terjadi minggu lalu. “Kalau yang pertama kerugian Rp515 juta. Kebanyakan akibat alat tangkap yang hilang,” ujar-nya.

Kerusakan terutama pada perahu dan alat tangkap di beberapa pantai di Gunungkidul. Sedang untuk kerusakan akibat gelombang tinggi kedua ke marin, DKP DIJ memperkirakan nilai-nya lebih tinggi. Bisa mencapai miliaran. Kerusakan lebih pada infra-struktur, tanaman pantai dan tambak. “Untuk alat tangkap nelayan sudah diantisipasi, di-ungsikan dulu,” jelas mantan penjabat bupati Bantul ini.

Suwarman menambahkan, kerusakan akibat gelombang tinggi kedua kemarin yang ter-parah adalah abrasi atau peng-gerusan pantai. Termasuk tana-man pantai seperti cemara udang. Juga tambak dan warung milik warga yang kebanjiran. “Kalau itu kan karena mereka mem-bangun terlalu mepet sempadan pantai,” ungkapnya.

Seperti lainnya, Suwarman meminta peristiwa kemarin menjadi momentum untuk menata sempadan pantai. DKP DIJ, jelas dia, sudah berungkali melakukan sosialisasi sempadan pantai. Sesuai Perda Nomor 16/2011 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam pasal 87 ayat 1, disebut-kan arahan pengelolaan zona sempadan pantai ditetapkan dengan lebar minimal 100 meter untuk Gunungkidul dan minimal 200 meter untuk Bantul dan Kulonprogo yang dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembagunan Setprov DIJ itu menambahkan, para peran-cang Perda dulu sudah mem-persiapkan aturan zona sempadan untuk berjaga-jaga jika ada kejadian seperti kemarin.Untuk itu, Gatot meminta aturan Perda Nomor 16/2011 itu dilak-sanakan.

“Seharusnya tidak ada gelombang tinggi juga harus ditegakkan karena itu Perda,” tegasnya.

Mantan penjabat bupati Sleman itu mengatakan jika dilaksanakan tegas, maka tidak ada toleransi. Tidak boleh ada bangunan apa pun. Terutama untuk pemukiman dan kegiatan ekonomi. Tapi Gatot menilai ada pengecualian untuk Pos SAR. “Saya kira tidak apa-apa selama tidak permanen dan untuk ke-pentingan kebencanaan,” tutur-nya. (riz/pra/laz/ong)