JOGJA – Aparat pemerintah di lingkungan Pemkot Jogja wajib menjaga etika jika tak ingin berurusan dengan Inspektorat Kota Jogja. Saat ini, masyarakat sudah lebih aktif untuk ikut mengawasi pelayan masyarakat itu.

Itu terlihat dari persentase informasi yang diterima Inspektorat selama 2015 lalu. Inspektorat mendapatkan 36 informasi dengan 80,52 persen dari laporan masyarakat. “Laporannya tidak hanya soal pelanggaran disiplin. Etika juga banyak, di antaranya kencing sembarangan,” tandas Inspektur Kota Jogja Wahyu Widayat, akhir pekan lalu.

Wahyu menjelaskan, dari fakta tersebut, pihaknya menyimpulkan masyarakat kian aktif. Makanya, ini menjadi dorongan bagi seluruh abdi negara untuk menjaga nama baik pemerintah. “Ada juga yang sering meludah sembarang. Mungkin, bagi yang melihat jijik tidak nyaman,” katanya.

Persoalan etika tersebut, lanjut Wahyu, memang tak bisa mereka tindak. Sebab, tak berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010. “Itu kan tidak termasuk larangan disiplin PNS. Kami harus menindak bagaimana,” ujarnya setengah bertanya.

Tapi, peran serta masyarakat menciptakan disiplin PNS ini menjadi bukti masyarakat punya andil besar dalam menjaga kinerja pemkot. Kini, tinggal memperbanyak saluran bagi masyarakat bisa menyampaikan laporan.

“Kami dorong masyarakat untuk memahami laporan disertai dengan bukti. Misalnya foto dari kamera handphone-nya. Sekarang kan semuanya sudah canggih,” katanya.

Tanpa adanya bukti awal ini, Wahyu menegaskan, menjadi kesulitan Inspektorat menindaklanjuti. Beberapa harus lolos karena laporan lemah. Pelangggaran yang dilakukan, tempat, saksi yang melihat, dan kebutuhan investigasi lain tak terpenuhi. “Kami diminta mencari sendiri. Ini kan perlu waktu lagi,” jelas mantan kepala dinas ketertiban ini.

Sedangkan penyelidikan yang sudah diselesaikan tidak ada satu pun yang harus dilimpahkan ke pengadilan. Semuanya mampu dituntaskan dalam ranah administratif. Begitu pula terhadap dugaan penerimaan gratifikasi dengan bukti barang dan uang. Barang bukti tersebut bahkan sudah dikirimkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dinyatakan bukan termasuk gratifikasi.

Salah satu saluran bagi masyarakat untuk melapor adalah Unit Pengolahan Informasi dan Keluhan (UPIK), pesan singkat maupun surat. Seluran itu masih sepi peminat. Padahal, layanan tersebut sengaja dibuka untuk mengawasi kinerja aparatur pemerintah dari segi penggunaan anggaran.

“Kami juga tidak tahu mengapa belum ada yang mengakses layanan itu. Bisa jadi karena risiko bagi pelopor cukup besar,” katanya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Sigit Wicaksono melihat, laporan kepada masyarakat yang telah melapor belum ada. Sejauh ini, Inspektorat maupun pemkot hanya menerima masukan. Padahal, pelapor akan merasakan kepuasan jika keberaniannya melapor itu ada tindak lanjut. (eri/ila/ong)