SLEMAN – Selama Ramadan, Satuan Polisi Pamong Praja Sleman memperketat ruang gerang keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan atau yang akrab disebut Gepeng dan Anjal. Selain melakukan razia diberbagai kawasan, Sat Pol PP Sleman juga melakukan pengawasan di beberapa simpang empat yang kerap kali digunakan untuk beroperasi.

Kepala Seksi Operasi dan Ketertiban Satpol PP Sleman, Sri Madu mengatakan, pihaknya secara rutin akan menggelar operasi penjaringan. Operasi pertama telah digelar pada Sabtu (11/6). Hanya dari razia itu, satuannya tidak mendapatkan anjal maupun gepeng yang tengah beroperasi di kawasan Sleman.

“Kami sudah sisir dibeberapa titik tapi tidak mendapatkan satupun anjal dan gepeng,” jelas Sri kepada wartawan kemarin (13/6).

Dia memaparkan, aktivitas penyisiran yang dilakukan dimulai dari Kronggahan ke arah timur menuju Maguwoharjo, Janti, hingga Prambanan. Setelah itu penyisiran diarahkan ke barat kawasan Simpang Empat Demak Ijo sampai ke Pelemgurih Gamping.

Lokasi diduga rawan menjadi tempat beraktivitasnya para anjal dan gepeng meliputi, Perempatan UPN, Proliman Kalasan, Sagan, dan Demakijo Godean. Guna mengantisipasi pergerakan gepeng dan anjal di tempat lain, jelasnya, Satpol PP Sleman telah membentuk tim pemantau di beberapa titik.

Pemantauan tersebut, sambungnya, melibatkan sejumlah elemen masyarakat dan dinas sosial, sehingga jika tim medeteksi aktivitas gepeng dan anjal, mereka dapat langsung melaporkannya ke Satpol PP.

Menurut Sri, berdasarkan hasil penjaringan selama ini, gepeng dan anjal didominasi oleh warga luar Sleman. Bahkan dari total keberadaan mereka, yang merupakan penduduk asli Sleman hanya 25 persen. “Untuk jumlahnya kami kurang mengetahui, karena penindakan dan pendataan pastinya di Dinas Sosial DIJ,” jelasnya.

Untuk penegakan aturan, Pol PP Sleman masih mengacu pada perda milik provinsi karena Sleman belum memiliki aturan yang mengatur anjal dan gepeng. Sehingga setiap melakukan penertiban, selalu mengajak Sat Pol PP Provinsi.

“Seluruh gepeng dan anjal yang terjaring di Sleman selalu diserahkan ke penampungan Dinas Sosial DIJ di Sewon, Bantul,” jelasnya.

Sementara itu terkait dengan keberadaan Perda Anjal dan Gepeng, saat ini DPRD Sleman tengah memasuki pembahasan. Wakil ketua DPRD SlemanInoki Azmi Purnomo mengatakan, pembhasan rencana peraturan daerah (Raperda) anjal dan gepeng dipastikan molor. Kepastian ini, setelah Pemda DIJ mengembalikan raperda inisitaif dewan Sleman.

“Pemda DIJ meminta raperda anjal dan gepeng dibahas sendiri tidak dijadikan satu. Sebab untuk penangganan keduanya berbeda,” jelasnya.

Inoki menjelaskan dari hasil pembahasan, disepakati, untuk pembahasan Raperda Anjal ditunda tahun depan, sedangkan Raperda Gepeng akan tetap dilanjutkan. Sebagai tindaklanjut, komisi A sekarang sedang menyiapkan draf untuk diajukan kembali.

“Untuk yang Anjal masih kami kaji lagi,” terang politisi PAN itu.

Menurut Inoki sebenarnya Perda Anjal dan Gepeng ini sangat mendesak. Sebab untuk penangganan keduanya selama ini belum ada payung hukumnya. Sehingga dalam menertiban kurang maksimal.

“Selama ini dalam operasi belum didukung dengan biaya operasional, terutama untuk pengembalian anjal dan gepeng ke daerah asal,” paparnya. (bhn/ong)