KULONPROGO-DPRD Kulonprogo mengapresiasi positif kinerja bupati beserta jajaran Pemkab Kulonprogo karena tiga tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian itu dinilai membanggakan dan merupakan hasil kerja bupati yang dudukung seluruh jajaran penyelenggara pemerintah daerah.

Apresiasi itu disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemerikasa Keuangan (LHP BPK) Priyo Santoso SH dalam rapat pairpurna internal tentang tindak lanjut LHP kemarin (13/6).

Priyo mengatakan, ada beberapa hal yang masih perlu tindak lanjut dan perhatian pemerintah daerah ke depan. Antara lain, perlunya penyusunan kebijakan akutansi yang lengkap dan memberikan penjelasan komprehansif atas suatai perlakukan akutansi dan mengacu pada peraturan di atasnya, tanpa mengesampingkan solusi permasalahan lokal yang dibutuhkan. “Terutama rerkait dengan akuntansi piutang, baik piutang yang telah kedaluwarsa maupun penyisihan piutang yang kurang dari satu tahun. Selain itu juga terkait dengan akuntansi persediaan,” kata Priyo.

Terkait pemberian keringanan retribusi wisata dan olahraga, Pansus meminta agar segera diterbitkan regulasi berupa peraturan bupati (perbup). Substansi perbup perlu dikaji secara hukum agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala. “Karena pemberian keringanan tersebut diharapka dapat mendukung promosi wisata. Sehingga akan ada peningkatan jumlah wisatawan,” ucap politisi PAN tersebut.

Beberapa fraksi dalam pendapatnya menyoroti perlunya optimalisasi peran dan fungsi Inspektorat Daerah (Irda) dalam pendampingan dan konsultasi dalam proses pengawasan di daerah. Irda diminta tidak hanya menjadi kepanjangan tangan dan corong bupati. Tetapi harus menjadi quality insurance bagi semua lembaga di daerah. “Sehingga fungsi kontrol pembinaan, pendampingan dan konsultasi bisa lebih dioptimalkan,” ujar ketua Fraksi PAN Sarkowi.

Ketua Fraksi PKB Sihabudin berharap Irda dapat menjalin kerja sama dengan BPK. Sehingga, ke depan bisa terwujut joint audit. Dalam membahas temuan, sebaiknya dikembangkan metode tri partit antara BPK sebagai pemeriksa. Irda sebagai aparat pemeriksa internal dan SKPD selaku objek pemeriksaan. Kemudian ketiganya merumuskan rencana aksi yang bisa diterima semua pihak. “Dengan demikian diharapkan kesalahan serupa tidak akan terulang lagi,” harapnya. (tom/din/ong)