JOGJA – Ketegasan Pemkot Jogja untuk menindak pelanggaran parkir jelang lebaran kembali dipertanyakan. Terlebih, untuk kawasan sekitar Malioboro. Komitmen Pemkot Jogja untuk menertibkan parkir ilegal di jantung kota Jogja itu tak terealisasi.

Ini terlihat dari parkir liar yang ada di Jalan Pabringan. Parkir ilegal ini selalu muncul jelang lebaran. Larangan parkir yang terpasang berupa rambu dari besi sudah berpindah ke trotoar jalan. Tempat parkir becak, andong, dan angkutan tradisional lain sudah berganti dengan sepeda motor.

Wakil Ketua II DPRD Kota Jogja Ririk Banowati mengaku, dari pengamatan di lapangan sirip-sirip Malioboro sudah mulai menjamur parkir ilegal. Dia mencatat, di Jalan Perwakilan sudah ada parkir sepeda motor. “Di Jalan Dagen juga ada. Kemudian di Ketandan, banyak parkir untuk sepeda motor,” ujar Ririk, kemarin (13/6).

Dia mengeluhkan tak adanya tindakan tegas dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja. Bahkan, ada miskoordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani kawasan Malioboro. Inilah yang malah membuat penataan Malioboro menjadi tidak nyaman.

Contoh ketidakharmonisan komunikasi ini, lanjutnya, terlihat di Jalan Pabringan. Sejak ada relokasi parkir Malioboro, otomatis depan pasar terbesar di DIJ tersebut juga terlarang dari parkir. “Begitu pula di Jalan Pabringan juga masuk dalam area larangan,” tandasnya.

Parkir pengunjung Malioboro praktis hanya ada di Pasar Sore Malioboro. Kemudian, beberapa di dalam pasar, dan utara Gedung Agung. Tapi, dengan adanya parkir di Jalan Pabringan ini seakan-akan tidak terkoordinasi dengan baik. “Di satu sisi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Malioboro tegas melarang. Eh, ini malah dinlopas (dinas pengelolaan pasar) memberi lampu hijau,” sesalnya.

Keberadaan parkir liar ini, lanjut Ririk, sebenarnya bisa diantisipasi. Jika pemkot bisa mencarikan solusi dari keengganan masyarakat memarkirkan motornya di Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali.

“Harus dievaluasi, apa penyebabnya, apa karena jalan kaki terlalu jauh, atau kaum hawa masih kesulitan parkir ke lantai dua atau tiga, atau seperti apa,” ucapnya setengah bertanya.

Kepala Seksi Pengendalian Bidang Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Asung Waluyo mengaku, pihaknya telah rutin melakukan razia parkir ilegal di kawasan Malioboro pascarelokasi. Hasilnya, memang berulang kali mendapati aktivitas parkir ilegal terutama di sirip-sirip Jalan Malioboro.

“Akan tetapi penjaga parkir berdalih pemilik motor adalah karyawan toko di Malioboro,” tandasnya.

Dia menegaskan, tujuh sirip di kawasan Malioboro seluruhnya masuk area terlarang parkir motor. Jalan tersebut selama ini peruntukannya sebagai lokasi parkir kendaraan roda empat. Yaitu Jalan Sosrowijayan, Jalan Perwakilan, Jalan Dagen, Jalan Pajeksan, Jalan Suryatmajan, Jalan Beskalan, dan Jalan Ketandan.

“Kami sudah memasang rambu larangan parkir. Para juru parkir (jukir) juga sudah kami beri sosialisasi,” jelas Asung.

Tindakan tegas baru akan dilakukan usai lebaran, karena dua bulan pertama relokasi masih tahap evaluasi. Seusai lebaran nanti, dinas perhubungan akan bekerja sama dengan Satlantas Polresta Jogja. Sepeda motor yang kedapatan diparkir di sirip Malioboro akan langsung diangkut dan dibawa ke Mapolresta. Saat proses pengambilan, pemilik motor akan diberi surat tilang.

“Ini untuk membedakan nama yang benar-benar karyawan toko dan mana yang bukan,” ungkapnya.

Asung menjelaskan, pihaknya sudah sepakat dengan polisi, mereka akan menilang pemilik motor. “Kami akan menjaring penjaga parkir untuk diajukan ke pengadilan karena melanggar peraturan daerah,” janjinya. (eri/ila/ong)