JOGJA-Kebijakan Pengurus Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 untuk memundurkan jadwal pembayaran administrasi bagi atlet membuat KONI DIJ sedikiy bernafas lega. PB PON memberikan waktu pembayaran maksimal hingga 17 Juni, mundur tujuh hari yang seharusnya ditutup pada 10 Juni. Menurut Wakil Ketua Umum II KONI DIJ Mansur MS, berdasarkan pemberitahuan PB PON yang diterima pihaknya pekan lalu, pembayaran administrasi atlet untuk PON 2016 juga ikut mundur.

“Jelas ini kabar baik bagi KONI DIJ karena kondisi saat ini dana hibah APBD DIJ untuk KONI juga belum cair,” katanya, kemarin.

Dikatakan, setelah surat pemberitahuan tersebut sampai di KONI, pihaknya mengaku langsung melakukan sosialisasi kepada pengurus cabang olahraga (cabor), agar bisa memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menyiapkan pendanaan.

“Waktu perpanjangan bisa dimanfaatkan pengurus cabor untuk menyiapkan biaya afministrasi untuk mendaftarkan atletnya sebelum tanggal pemunduran,” tuturnya.

KONI DIJ tetap berharap semua cabor yang lolos memegang komitmen untuk melakukan pembayaran. Meskipun bagi atlet mandiri, KONI DIJ hanya mampu memberikan subsidi separuh biaya, dikarenakan kondisi keuangan yang sangat terbatas.

KONI DIJ masih melakukan penghitungan ulang, karena ada perubahan seperti besaran kontribusi disesuaikan dengan lama atlet berada di Jawa Barat.

“Dengan aturan baru dari PB PON, maka nantinya besaran biaya kontribusi masing-masing atlit akan berbeda, tergantung lama bertandingnya, ” tambah Wakil Ketua Umum ( Waketum) III KONI DIJ Harsoyo.

Dikatakan, awalnya masing-masing atlet dibebani biaya kontribusi sekitar Rp 13,2 juta. Untuk atlet unggulan dan reguler semua ditanggung oleh KONI DIJ, sedangkan atlet mandiri hanya ditanggung separuhnya. Untuk itu, KONI DIJ masih berupaya agar atlet mandiri tidak menanggung beban sekitar Rp 6 juta.

“Hasil penghitungan terakhir audah menyusut lagi hingga sekitar Rp 5 jutaan, kami masih berupaya menekan lagi agar tidak membebani. Karena untuk lolos perjuangan mereka sudah sangat tinggi, kalau bisa tidak ditambah persoalan dana,” jelasnya

Terpisah, Ketua Umum Pengda FHI DIJ Aning Sunindyo mengatakan, kebijakan PB PON sebagai sebuah solusi yang bisa mengurangi beban para atlet, terutama atlet mandiri.

“Karena atlet seharusnya tidak dibebani soal biaya, perjuangan mereka untuk lolos sudah sangat besar. masih bisa yang banyak dilakukan misalnya membuka dompet olahraga,” tandasnya.(dya/dem/ong)