PURWOREJO-Pemkab Purworejo melalui Bagian Humas, menyanggah pemberitaan bahwa pengukuhan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berpotensi melanggar UU No 8/ 2015 tentang Perubahan atas UU No 1/ 2015 tentang Penetapan PP No 1/ 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.Khususnya pada pasal 162 ayat (3).

Dalam pasal itu disebutkan gubernur, bupati atau wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Masa kerja sejumlah kepala sekolah berakhir karena telah habis masa penugasannya. Maka terdapat kekosongan beberapa pejabat kepala sekolah yang harus segera diisi. “Tujuannya agar kegiatan sekolah tetap berjalan lancar,” kata Kabag Humas Setda Purworejo Joko Saptono kemarin (13/6).

Penerimaan siswa baru juga menjadi salah satu pertimbangan adanya posisi kepala sekolah. Atas dasar itu, 3 Juni lalu dilaksanakan pengukuhan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah SD, SMP, dan SMA.

Menurut Joko, kepala sekolah bukanlah jabatan struktural. Karena kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan. Dalam UU No 5/ 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan, jenis jabatan meliputi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. “Jabatan kepala sekolah tidak dikenal dalam jenjang jabatan structural,” tegasnya.

Ditambahkannya, Pemkab Purworejo pernah mengonsultasikan hal itu sebelum UU Nomor 5/ 2014 dan UU No 8/ 2015 terbit. Yaitu ketika pergantian SOTK pada tahun 2013 dengan dasar surat balasan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional I Yogyakarta Nomor K.Reg I/1854/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Pencabutan Perpanjangan BUP. Di sana dijelaskan, kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil konsultasi keKomisioner Bidang Pengaduan dan Penyidikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 1 Juni lalu, dan pernyataan lembaga tersebut, ditegaskan diperbolehkan melakukan pengukuhan kepala sekolah. Sebab, bukan termasuk dalam kriteria pejabat yang disebutkan pada UU No 5/ 2014 maupun UU No 8/ 2015. (udi/din/ong)