SLEMAN – Lemahnya penangnan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Sleman ternyata tak semata-mata karena pemkab belum punya regulasi khusus. Tapi, pemkab memang belum siap menanganinya secara maksimal.

Ironisnya, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Untoro Budiharjo menilai keberadaan rancangan peraturan daerah (Raperda) Gepeng dan Anjal yang merupakan inisiatif DPRD belum begitu mendesak. Alasannya, saat ini pemkab belum memiliki sarana dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk mendukung penegakan regulasi penanganan gepeng dan anjal.

“Kalau (perda) digulirkan, seharusnya semua (sarana penampungan dan SDM) sudah siap,” dalihnya kemarin (14/6).

Selama ini, gepeng dan anjal yang terjaring di Sleman dikirim ke penampungan milik Dinas Sosial DIJ yang beralamat di Sewon, Bantul. Di sisi lain, SDM di Disnakertrans Sleman hanya berkekuatan tiga pegawai, yang khusus menangani gepeng dan anjal. Karena itu, dalam penegakan penyakit masyarakat tersebut, pemkab selalu berkoordinasi dengan Pemprov DIJ. Termasuk regulasi yang digunakan masih menginduk di DIJ.

Kendati demikian, Untoro tak menampik bahwa Sleman menjadi salah satu wilayah peredaran gepeng dan anjal paling marak di DIJ. Namun, minimnya SDM dan dana operasional yang dikelola Satpol PP lagi-lagi menjadi alasan tak optimalnya penindakan.

Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Sleman Hasto Karyantoro mengklaim, pemkab lebih siap membahas draf raperda penanganan gepeng daripada anjal. Sesuai arahan Pemprov DIJ, dua hal tersebut harud dipisahkan, baik penanganan maupun regulasinya. “Gepeng lebih diprioritaskan. Khususnya warga Sleman,” ujar politikus PKS itu.(bhn/yog)