GUBERNUR DIJ Hamengku Buwono (HB) X meyakinkan jika pembangunan bandara baru di Kulonprogo menyejahterakan masyarakat. Termasuk warga terdampak bandara kehidupannya akan lebih baik dari sebelumnya.

“Masyarakat itu harus hidup lebih baik dibandingkan sebelum dibebaskan (lahannya untuk bandara), jika tidak, bandara ra sido wae,” ujar HB X, kemarin (14/6).

HB X mengaku, tidak bisa jika hanya mengurusi masalah birokrasi, sekadar membebaskan lahan saja. “Kalau gubernur lain mungkin bisa, tapi Sultan tidak bisa,” lanjutnya.

Terhadap hasil tim apprisal yang telah selesai, HB X mengatakan, belum tahu besaran yang ditentukan. Tapi, dia meminta jika dalam pertemuan dengan warga mulai 20 Juni nanti sudah ada kesepakatan, supaya segera dibayar. Pihaknya menargetkan masalah tanah selesai pada Oktober 2016 nanti.

HB X mengaku, memahami keresahan yang dirasakan warga terdampak bandara. Salah satunya terkait dengan uang ganti rugi, apakah bisa untuk membeli tanah dan rumah baru. Termasuk juga terkait dengan pekerjaan warga yang sebagian besar merupakan petani. “Untuk pembebasan lahan ini butuh manuver, tidak bisa hanya secara birokrasi,” jelasnya.

Terhadap pihak yang pro maupun kontra, Raja Keraton Jogja itu mengaku sudah memanggil keduanya untuk bertemu. Relokasi warga terdampak bandara, konsepnya akan sama dengan relokasi Merapi.

Solusi untuk lahan, HB X akan menyewakan tanah kas desa untuk lahan pertanian yang dikerjakan secara berkelompok oleh warga yang berprofesi sebagai petani selama tiga tahun. Sehingga mereka tetap bisa bekerja seperti dulu. Untuk rumah, kepada Angkasa Pura (AP), HB X mengusulkan untuk membeli tanah pengganti.

Terlebih di Kementerian Pekerjaan Umum, juga ada program satu juta rumah murah.

“Pusat kan ada program sejuta rumah murah, bisa untuk menyediakan rumah bagi 581 kepala keluarga,” ujarnya. (pra/ila/ong)