JOGJA – Pemprov DIJ belum mengetahui apakah ada peraturan daerah (Perda) DIJ yang ikut dihapus oleh Presiden Joko Widodo. Pemprov DIJ mengaku belum mendapat informasi apapun terkait penghapusan 3.143 Perda di seluruh Indonesia itu.

Kepala Biro Hukum Setprov DIJ Dewo Isnu Broto Imam Santoso hingga kemarin (15/6), pihaknya belum dihubungi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sehingga Dewo mengaku tidak tahu apakah ada Perda DIJ yang ikut dihapus. “Saya belum tahu, lha wong belum dikasih tahu Kemendagri,” ujarnya kemarin (15/6).

Dewo berharap, semoga diantara 3.143 Perda yang dihapus karena menghambat investasi dan intoleransi, tidak ada Perda DIJ. Perda DIJ nomor 12/2015 tentang tentang pengendalian dan pengawasan mihol serta pelarangan penjualan oplosan, yang sebelumnya disebut akan dihapus , batal.

“Sekarang Presiden malah menginstruksikan semua daerah membuat Perda Mihol kan,” tuturnya.

Dewo menambahkan, dalam penyusunan Raperda sebenarnya, juga sudah melibatkan Kemendagri. Setelah ada kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif, draft Raperda dikonsultasikan ke Kemendagri.

Harusnya, lanjut Dewo, Kemendagri sudah mengetahui isi Perda karena ikut mengesahkan. “Kalau bermasalah harusnya dulu tidak disetujui,” ujarnya. (pra)