JOGJA-Bagi PNS di Kota Jogja tak perlu khawatir menghadapi Lebaran. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja telah melakukan skema pembayaran gaji ke-13 dan gaji ke-14 yang kerap disebut tunjangan hari raya (THR).

“Mau dilakukan pembayaran kapan pun kami siap. Tidak berpengaruh terhadap cashflow,” ujar Kepala DPDPK Kota Jogja Kadri Renggono, kemarin (15/3).

Kadri menjelaskan, skema pembayaran tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan keuangan kas Pemkot Jogja. Ini karena pembayaran gaji ke-13 dan THR PNS tersebut bakal menyedot angka cukup besar.

Total untuk mencukupi gaji ke-13 dan THR bagi PNS tersebut, keuangan Pemkot Jogja harus mengeluarkan uang Rp 66 miliar. “Asumsinya, pembayaran gaji-13 dan THR, pembayaran dua bulan gaji,” jelas Kadri.

Ia menegaskan, untuk pencairan gaji ke-13 dan THR itu, masih menanti adanya Keputusan Menteri Keuangan. Itu untuk landasan hukum agar tak jadi bermasalah. “Infonya Juni dan Juli pencairannya.Tidak jadi bersama. Tapi, jelasnya seperti apa, kami masih menunggu dari pusat,” katanya.

Seperti telah diketahui, pada awal tahun 2016 ini, PNS, TNI, Polri, pensiunan, kepala daerah, sampai dengan presiden di seluruh Indonesia tak mengalami kenaikan gaji. Pemerintah pun mengalihkan kenaikan gaji yang biasanya besarannya sekitar sembilan persen dari total gaji itu menjadi gaji ke-14. Besaran gaji ini juga dibulatkan menjadi sebulan gaji.

Pemerintah menjadikan rapelan itu sebesar sebulan gaji. Bentuknya nanti hampir sama dengan Tunjangan Hari Raya (THR). Pencairan gaji ke 13 dan THR tersebut, bakal diberikan berbeda waktunya.

Tanpa ada skema pembayaran, lanjut Kadri, memang bisa berpengaruh terhadap cashflow. Ini karena keuangan daerah menanggung pencairan belanja pegawai tersebut selama dua bulan dengan empat gaji. Total, selama Juni dan Juli, mereka wajib mengeluarkan Rp 132 miliar.

“Perhitungannya setiap bulan mengeluarkan Rp 33 miliar,” jelasnya.

Kepala Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jogja Sujanarko berharap, dengan adanya konsep itu bisa diimbangi dengan peningkatan kinerja. Terlebih, pada bulan Puasa, biasanya ritme kinerja PNS berkurang.

“Bagi kami tidak masalah. Asalkan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Apalagi, ini ada tambahan gaji ke-14,” harapnya.

Koko, sapaan akrabnya, mengatakan, jika dilihat dari struktur anggaran, pemberian gaji ke-14 ini ini tak berpengaruh. Kompensasi rapelan gaji itu tetap tak melebihi batas maksimal 50 persen belanja di APBD. Dari total anggaran belanja sebesar Rp 1,7 triliun sekitar 40-an persen. (eri/ong)