KULONPROGO-Warga terdampak pembangunan bandara yang menyatakan pro bandara berharap Gubernur DIJ Sultan HB X menepati janji. Janji yang dituntut itu adalah pembangunan bandara akan mensejahterakan rakyat.

Hal itu diungkapkan sejumlah tokoh warga terdampak di Palihan dengan mendatangi Media Center Pemda Kulonprogo, kemarin (15/6). Ada tiga point penting yang diminta perhatian Sultan dan pemerintah.

“Ada tiga hal penting yang kami perlu tahu sebelum dilakukan musyawarah ganti rugi besok Senin,” kata Pulung Raharja.

Ketiga hal itu antara lain masaalah insentip pajak, kedua soal harga tanah relokasi harus lebih rendah dari harga ganti rugi milik warga. Ketiga tentang jaminan sosial ekonomi warga terdampak.

“Kami akan mempertanyakan tiga hal tersebut sebelum diajak bicara soal musayawarah ganti rugi,” ucapnya.

Tokoh lain Mawarna menambahkan, terkait besaran ganti rugi yang dikatakan melebihi ekspektasi tidak terlalu mengejutkan. Bahkan ia mengklaim nilai ganti rugi Rp 3,5 triliun itu sudah lama ia dengar.

Menurutnya, biar saja ada yang memprediksi nilai ganti rugi Rp 1,6 triliun, Namun sebelum appraisal turun ia menyatakan sepat mendengar Bupati Hasto Wardoyo pernah menyebut dana yang disiapkan untuk ganti rugi lahan memang sekitar Rp 3,5 triliun.

“Jangan jangan nilai yang dihitung appraisal itu hanya ‘njereng’ dana yang tersedia. Sehingga tidak benar-benar melakukan penilaian sesuai kaidah yang seharusnya. Dan jika itu benar berarti appraisal tidak profesional dalam bekerja,” ujarnya.

Kedua orang tersebut menjelaskan, insentip pajak harus ada kepastian. “Surat dari daerah kan sudah dikirim, mestinya sudah ada kepastian pemberian bebas pajak itu. Kami harus mendapat kejelasan,” tegas Mawarno.

Mengenai relokasi dikatakan bisa menerima di tanah kas desa. Namun harganya agar tidak lebih tinggi dari ganti rugi yang diterima warga. Mereka juga berharap agar disamping relokasi hunian, pemerintah juga menyiapkan lahan pertanian yang bisa digunakan warga.

“Terutama yang kehilangan lahan garapan. Diharapkan tanah kas desa mana saja diidentifikasi untuk digunakan warga terdampak,” jelasnya.

Sementara itu, Kades Glagah Agus Pramono menyatakan, pihak Pura Pakualaman harus segera memberikan kepastian kompensasi bagi para petani penggarap Pakua Aalam Ground (PAG).

“Dulu Pak Bayudono menyatakan akan memberikan kompensasi, namun besarnya menunggu kalau sudah diketahui berapa ganti rugi tanah PAG tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, kubu penolak bandara menyatakan akan tetap menolak. Ditegaskan, bila proses berjalan dengan menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan, warga WTT tidak akan mengikuti proses.

“Kami tidak akan ikuti proses, kami tetap menolak. Kalau besok Senin kami diundang, kami akan datang. Tetapi bagaimana sikap kami besok, kami nanti akan berembug dengan kawan-kawan. Yang pasti kami tidak tergiur harga tinggi. Kami tetap akan menolak,” ucap Humas WTT Davit. (tom)