JOGJA – Setelah “ditertibkan” oleh gelombang tinggi, Pemprov DIJ mulai bertindak tegas kepada bangunan yang berada di sempadan pantai. Bangunan yang mengalami kerusakan karena gelombang tinggi akan diberi ganti rugi, kecuali bangunan yang berada di sempadan pantai.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIJ Sigit Sapto Raharjo mengatakan, sudah mengusulkan ke Gubernur DIJ untuk ganti rugi, baik melalui APBD atau APBN. Tapi, bantuan hanya diberikan kepada yang lokasinya berada di luar garis sempadan pantai.

“Kalau itu jelas kami bantu. Mereka kan tertib (tidak melanggar garis sepadan pantai),” ujar Sigit, kemarin (16/6).

Untuk bangunan yang rusak tapi berada di dalam areal sempadan pantai, Sigit mengatakan, tetap akan diberikan bantuan. Meski bentuk bantuannya berbeda, ditambah dengan syarat yang tegas.

“Mereka tetap kami bantu, tapi dalam bentuk bantuan lain. Apa itu? Relokasi. Mundur dari pantai,” tegasnya.

Mantan penjabat Bupati Bantul itu kembali mengatakan, saat ini merupakan momen yang tepat untuk menata zona sempadan pantai. Terlebih DIJ sudah memiliki Perda nomor 16/2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam pasal 87 ayat 1, disebutkan arahan pengelolaan zona sepadan pantai ditetapkan dengan 100 meter untuk Gunungkidul dan 200 meter untuk Bantul dan Kulonprogo.

Dari perhitungan DKP DIJ sendiri, kerugian akibat gelombang tinggi yang melanda pesisir selatan DIJ minggu lalu mencapai Rp 1 miliar lebih. Kerusakan terutama pada bangunan yang berada di sempadan pantai. Untuk perahu atau alat tangkap lainnya, tidak banyak yang rusak karena nelayan sudah mengamankannya terlebih dulu. “Sebelumnya kan juga sudah ada gelombang tinggi, nelayan sudah bersiap,” ujarnya.

Anggota Komisi B DPRD DIJ Nur Sasmito juga mendukung upaya penataan kawasan sempadan pantai. Menurutnya, kerusakan yang ditimbulkan akibat gelombang tinggi menunjukkan jika kawasan sempadan pantai harus steril dari bangunan apapun.

“Sekarang saatnya tegas, jika melanggar ya jangan diberi bantuan rehab, harus keluar (dari sempadan pantai),” pintanya.

Politikus PKS itu juga meminta DKP DIJ untuk segera mendata kerusakan perahu atau jala nelayan, supaya bisa segera melaut kembali. Untuk kerusakan di pantai, seperti abrasi untuk segera ditanggulangi dengan penanaman kembali. “Harus dicarikan pohon yang kuat, semisal pohon cemara udang,” ungkapnya.

Seperti diketahui, gelombang tinggi menyapu kawasan Pantai Selatan di DIJ selama hampir satu minggu. Gelombang tinggi terjadi di sepanjang Pantai Selatan di wilayah DIJ dan Purworejo, Jawa Tengah. Data dari SAR Satlinmas Korwil II Gunungkidul ketinggian ombak mencapai 19 feat atau 5,5 meter. Akibatnya, puluhan bagunan di sejumlah pantai, baik gazebo, bangunan warung, dan kolam ikan di sejumlah objek wisata pantai di Gunungkidul rusak.

Sedangkan di Pantai Depok, Bantul gelombang air laut masuk ke area parkir kendaraan roda empat Pantai Depok. Sekitar 50 meter sampai 70 meter dari bibir pantai. Begitu pula di Pantai Glagah dan Pantai Congot di Kulonprogo. Bahkan pintu muara Sungai Bogowonto jebol. (pra/ila/ong)