MUNGKID – Sahabat Perempuan menengarai kasus perempuan yang terjadi di Kabupaten Magelang terus naik. Di sisi lain, pemda yang seharusnya berkewajiban melindungi warganya, tidak maksimal melakukan tugasnya.

Baca Juga: Perda Perlindungan Perempuan

NGO yang beralamat di Desa Gulon, Salam ini membeberkan data yang dikumpulkan. Sepanjang 2014 hingga 2015, kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Pada 2014, ada 78 kasus. Setahun berikutnya, tahun 2015, jumlah kasus yang berhasil didata naik menjadi 87 kasus. Untuk kasus kekerasan pada perempuan yang diperoleh di RSUD, tahun 2013 ada 15 kasus dan tahun 2015 ada 22 kasus.

“Data dari Sahabat Perempuan, pada 2013 ada 73 kasus, 2014 ada 43 kasus, dan 63 kasus untuk 2015. Terlihat kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang 2014-2015 naik,” Divisi Advokasi Kebijakan Sahabat Perempuan Avyn Nur Hermizha, Minggu (19/6).

Sementara itu, Direktur Sahabat Perempuan Wariyatun menambahkan, jika anggaran tidak cukup untuk memenuhi semua, yang perlu dilakukan pemenuhan hak korban. Anggaran itu sebetulnya hanya political will.
“Garis besarnya apa, kalau anggaran tidak cukup, kami bisa pakai pemenuhan hak. Kalau anggaran tidak cukup, mungkin tahun ini 30, tahun depan 50. Yang terpenting korban bisa terlayani,” usulnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang Isti Wahyuni mengaku, akan mengawal unek-unek dari Sahabat Perempuan tersebut dan akan mengakomodir. Di antaranya, tentang pemberdayaan perempuan dan tindak kekerasan. Selain itu juga terkait anggaran perempuan dan anak.

Ia minta Pemkab Magelang berpihak pada isu terkait gender.

“Sampai saat ini, kami hanya bisa bersuara pada Bapermaspuan. Termasuk Satpol PP sebagai penegakan perda,” katanya.(ady/hes)