JOGJA- Pemkot Jogja harus siap gigit jari kehilangan potensi pendapatan daerah sebesar Rp 3,7 miliar per tahun dari retribusi Terminal Giwangan. Ya, carut-marut perkara yang tak berkesudahan memaksa Kementerian Perhubungan RI mengambil alih pengelolaan terminal terbesar di DIJ itu.

Kebijakan tersebut juga merujuk pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Disebutkan, pengelolaan semua terminal tipe A dan jembatan timbang diserahkan ke pusat. Selain pengelolaannya, pemerintah pusat juga mengambil alih seluruh infrastruktur terminal. Mulai personil, peralatan, hingga aset. Sesuai rencana, pengambilalihan kewenangan atas Terminal Giwangan terhitung per Oktober 2016.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Wirawan Haryo Yudo mengakui bahwa sampai saat ini masih terjadi sengketa hukum terkait aset terminal. Terkait hal itu, Pemkot mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA).

“Selama masih sengketa alih kelola terlebih dahulu. Jadi, Kemenhub pinjam pakai,” kata mantan Camat Gedongtengen itu kemarin (20/6). Dengan begitu, dalam berita acara serah terima akan disebutkan bahwa aset masih menjadi tanggungan daerah.

Sistem pinjam pakai ini, lanjut dia, hanya untuk sementara waktu. Menurutnya, Kemenhub bisa mengambil alih terminal secara utuh setelah ada putusan MA. Dan dilanjutkan pembayaran ke PT Perwita Karya, selaku pihak ke tiga dalam pembangunan terminal.

Wirawan menyebut, nilai aset Terminal Giwangan mencapai Rp 51 miliar. Itu jika tak ada penyusutan, sesuai putusan MA di tingkat kasasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto menjelaskan, Kemenhub menghormati proses hukum yang berjalan dan tak akan ikut campur dalam penyelesaian sengketa ganti rugi pembangunan terminal.

“Itu tidak akan memengaruhi proses ambil alih,” tegasnya.

Kendati demikian, Pudji mengakui bahwa Kemenhub masih harus menyelesaikan satu “PR” lagi. Yakni, status karyawan pengelola terminal yang non pegawai negeri sipil (PNS). Mereka harus disikapi berbeda dengan PNS. Sebab, hanya PNS yang bisa diambilalih sepaket dengan pengelolaan terminal.

Lebih lanjut, Pudji mengatakan bahwa saat ini ada 143 terminal tipe A di seluruh Indonesia yang akan diambil alih pusat. Dari jumlah tersebut, proses ambil alih relatif lancar. Hanya 20 persen yang menyisakan persoalan. Dan hanya Terminal Giwangan yang bersengketa hukum. Persoalan di terminal lain hanya sebatas spesifikasi bangunan. “Penyerahan ke pusat ini agar rentang kendalinya jadi satu,” ujar Pudji.(eri/yog/dem)