MUNGKID – Pemkab Magelang didorong mengimplementasikan Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi secara maksimal.

LSM Sahabat Perempuan menilai, perda yang disahkan tahun 2015 belum berjalan efektif. Bahkan alokasi anggaran yang disediakan tidak bisa terserap maksimal.

“Kami menyampaikan ke DPRD untuk mendorong pemerintah daerah bisa mengimplementasikan perda tersebut, sehingga hak korban perempuan dan anak yang terkena tindak kekerasan dapat terpenuhi melalui dukungan layanan yang diberikan dan alokasi anggaran,” kata Divisi Advokasi Kebijakan Sahabat Perempuan Avyn Nur Hermizha usai Diskusi Implementasi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Diskriminasi di Markas Sahabat Perempuan Desa Gulon, Salam, Minggu (19/6).

Ia melihat, implementasi perda dari sisi anggaran masih sangat kecil. Dalam perda tersebut, hampir semua belum terlaksana. Berdasarkan hasil riset, pelayanan yang baru dapat diakses oleh korban cuma visum gratis.

Sementara dari total 87 korban, hanya 15 orang yang mendapat pelatihan ekonomi. Parahnya, sesuai data APBD 2015, ternyata anggaran yang sampai ke tangan korban hanya Rp 2,288 juta.

“Padahal anggaran untuk penanganan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapermas dan KB) sebesar Rp 80 juta pada 2015,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, di Dinas Sosial justru belum ada anggaran rehabilitasi sosial untuk korban, sehingga dukungan dari segi anggaran sangat kecil. Dari situ, Sahabat Perempuan mendorong pemda agar mendukung dari segi anggaran untuk implementasi perda tersebut.Sesuai amanat perda, sebenarnya hak-hak korban dapat terpenuhi.

“Kalau tidak ada anggarannya, bagaimana perda bisa terimplementasi dengan baik,” ujarnya. (ady/hes)