BANTUL – Gagasan Bupati Bantul Suharsono membebaskan ribuan ijazah karena menunggak pembayaran sekolah agaknya tak bakal berjalan efektif. Sebab, pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2016/2017 beberapa sekolah dikabarkan berencana menarik pungutan kepada para calon siswanya.

Potensi biaya sekolah menunggak sangat mungkin terjadi jika hal itu dikenakan bagi siswa dari keluarga miskin.

Koordinator Divisi Pengaduan Forum Pemantau Independen (Forpi) Bantul Abu Sabikhis mengklaim telah mengantongi data sekolah yang akan menarik pungutan siswa.

Berawal dari informasi masyarakat, Forpi telah melakukan pengecekan ke beberapa sekolah. “Dan ternyata benar,” ucap Abu kemarin (23/6).

Abu mencontohkan, salah satunya SMA negeri di wilayah Kretek. Menurutnya, di sekolah tersebut casis dibebani uang pembangunan Rp 2,5 juta. Begitu pula di sekolah di Bambanglipuro. Setiap casis dipungut Rp 2,75 juta. Lalu, di Pundong Rp 2 juta. “Alasan sekolah memungut biaya hampir sama. Untuk membangun fasilitas sekolah yang kurang memadai,” bebernya.

Abu menegaskan, dengan dalih apapun praktik pungutan kepada casis dilarang pemerintah. Hal itu bertentangan dengan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20/2003 juncto pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Demi mencegah timbulnya perkara hukum, Anggota Forpi Rino Caroko mengimbau seluruh sekolah di Kabupaten Bantul tidak memungut biaya tambahan bagi casis.

Dia khawatir, pungutan sekolah bisa mengganggu program pembebasan ijazah yang digagas bupati. “Kami juga meminta masyarakat berperan aktif memerangi praktik pungutan ini,” pintanya.(zam/yog/ong)