BANTUL – Kabar tak sedap kembali menerpa Pemkab Bantul. Lagi-lagi nama Bupati Suharsono dan Wakil Bupati Abdul Halim Muslih dicatut seseorang untuk kepentingan pribadi. Beda dengan kasus sebelumnya, pencatutan nama kali ini dimanfaatkan beberapa oknum sebagai kata kunci dalam praktik makelar jabatan.

Humas Forum Pemantau Independen (Forpi) Bantul Irwan Suryono mengaku berulang kali mendengar informasi adanya makelar jabatan yang berkeliaran di lingkungan pemkab. Modusnya, oknum yang diduga orang dekat bupati itu mendatangi belasan pegawai negeri sipil (PNS).

Kemudian menawarkan jabatan tertentu. Kepada aparatur negara ini, oknum tersebut mengiming-imingi jabatan sesuai yang diinginkan. Dengan syarat memberikan uang pelicin yang nilainya diduga mencapai puluhan juta rupiah.

“Oknum ini juga meminta nomor induk pegawai, SK riwayat jabatan dan fotokopi KTP,” beber Irwan kemarin (23/6).

Parahnya, ada satu PNS yang dikabarkan telah termakan dengan rayuan ini. Menurut Irwan, ada yang telah menyerahkan uang muka pelicin.

“Sisanya akan diberikan bila sudah menempati jabatannya,” lanjutnya.

Sedangkan nama Abdul Halim Muslih dicatut oleh orang yang mengaku sebagai suruhan orang nomor dua di Bantul itu.

“Informasi lain, beberapa PNS juga ada yang didatangi orang suruhan anggota dewan,” ungkapnya.

Irwan menegaskan bahwa Forpi tengah mendalami laporan dugaan praktik makelar jabatan ini. Sasaran pertama adalah oknum-oknum yang mencatut nama bupati dan wakil bupati. Juga, oknum yang mengaku suruhan anggota DPRD Bantul. Setelah itu, Forpi akan menelusuri siapa saja PNS yang telah didatangi.

“Kalau terbukti sanksinya berat,” tegasnya.

Terpisah, Abdul Halim Muslih berang dengan pencatutan namanya. Politikus PKB ini meminta siapa saja yang mengetahui praktik ini segera menyeret pelaku ke ruang kerjanya.

“Catat namanya. Tangkap orangnya dan serahkan ke saya,” pintanya.

Menurut Halim, reformasi birokrasi merupakan keniscayaan. Toh, upaya tersebut merupakan bagian dari program prioritas pemkab. Kendati demikian, reposisi jabatan bukanlah sesuatu yang bisa diperjualbelikan.

Halim mengaku belum berkomunikasi dengan Suharsono terkait hal ini. Meskipun kewenangan bupati-wakil bupati terpilih melakukan rotasi jabatan tersisa dua bulan lagi.(zam/yog/ong)