MAGELANG – Pemkot Magelang siap menerima aduan para buruh perusahaan swasta yang mengalami persoalan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Lebaran. Posko aduan THR pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial (Disnakertransos) Kota Magelang dibuka di Jalan Ahmad Yani.

Kepala Disnakertransos Muji Rochman mengatakan, posko tersebut untuk membantu buruh mendapatkan pendampingan dan advokasi terkait pembagian THR.

“Karyawan juga bisa mendapatkan informasi, sosialisasi, pengaduan, maupun bantuan hukum,” katanya kemarin (23/6).

Muji menegaskan bahwa pembayaran THR diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 4 Tahun 1994. Kendati demikian, dalam realisasi kali ini ada sedikit perbedaan mekanisme dalam proses pembayarannya. Sebab, baru kali ini THR bisa diujudkan dalam bentuk barang. “Seharusnya THR itu bukan barang,” ujarnya.

Muji menambahkan, legalisasi pemberian THR ditentukan dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Ada aturan baru bahwa pekerja di bawah tiga bulan mendapat THR secara proporsional. Ini yang membedakan dengan mekanisme tahun lalu. Ketika itu THR hanya diberikan bagi karyawan yang minimal sudah bekerja selama tiga bulan.

“Sekarang satu bulan sudah dapat, tapi proporsional,” jelas Muji.

Asisten Humas Perlengkapan dan Umum Sekretaris Daerah Kota Magelang Aris Wicaksono mengatakan, secara prinsip posko THR memang untuk memfasilitasi karyawan perusahaan yang ingin mengadu masalah pembayaran THR. Aris menegaskan bahwa THR harus dibayarkan paling lama tujuh hari (H-7) sebelum Lebaran. Itu berdasarkan surat edaran dari Kemenaker. “Mengadu boleh, sekadar Tanya-tanya tentang informasi THR pun tidak masalah,” tuturnya.

Aris berharap seluruh perusahaan di Kota Magelang bisa menepati ketentuan dari pemerintah pusat. Agar membayarkan hak para karyawan sesuai batas waktu. Apalagi, kebutuhan menjelang Lebaran biasanya meningkat. Harga kebutuhan pokok juga naik. (nia/yog/ong)