Kapolresta Jogja AKBP Tommy Wibisono SIK berbincang-berbicang dengan pengelola rumah sakit usai tanda tangan.
JOGJA – Kapolresta Jogja, AKBP Tommy Wibisono SIK menegaskan, masyarakat yang ingin mengurus laporan polisi (LP) kecelakaan lalu lintas tidak dikenakan biaya. Penegasan ini disampaikan Tommy menyusul masih ada sebagian masyarakat yang enggan mengurus LP kecelakaan karena khawatir akan dikenakan biaya. Padahal, aturan mengenai penarikan biaya pengurusan LP kecelakaan sama sekali tidak ada.

“Jika ada anggota Polri yang meminta biaya pengurusan LP kecelakaan, tolong segera laporkan ke saya. Kami akan tindak anggota tersebut sesuai aturan yang berlaku,” kata Tommy pada acara MoU penanganan korban kecelakaan antara Polrestabes Jogja dengan PT Jasa Raharja dan tujuh rumah sakit di Kota Jogja di Mapolresta Jogja, kemarin (27/6).

Namun demikian, Tommy menegaskan penerbitan LP tidaklah gampang dan mudah terutama bagi korban tabrak lari dan insiden kecelakaan yang melibatkan banyak kendaraan. Sebab, sebelum menerbitkan LP polisi harus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga memerlukan keterangan dari korban dan pelaku atau pihak-pihak terlibat dalam kecelakaan tersebut.

“Jadi, penerbitan LP tidak boleh asal-asalan. Penerbitan LP harus sesuai dengan fakta lapangan dan SOP yang berlaku, tidak boleh dikarang. Jika ada penerbitan LP memakan waktu lama, hal itu bukan berarti kami tidak mau menerbitkan LP. Tetapi, petugas belum mendapatkan keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian,” tegas Tommy.

Sebagai pengayom masyarakat, Tommy menyambut baik atas terselenggaranya MoU tersebut. Dengan MoU ini maka tidak ada lagi korban kecelakaan yang khawatir dan terlantar mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Sebab, biaya perawatan akan dijamin dan ditanggung oleh PT Jasa Raharja sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Setelah MoU ini, jangan sampai ada kabar bahwa ada korban kecelakaan yang terlantar tidak mendapatkan layanan medis atau tidak segera ditangani oleh rumah sakit. MoU ini harus ditaati dan dijalankan oleh semua instansi yaitu Polri, PT Jasa Raharja, dan rumah sakit,” papar Tommy. (mar/dem/ong)