BANTUL – Pelan tapi pasti kabar tak sedap tentang dugaan makelar jabatan yang digulirkan Forum Pemantau Independen (Forpi) Bantul mulai terkuak. Ada anggota DPRD yang disebut-sebut terlibat dan memiliki peran penting terhadap isu tersebut.

Namun, sebagian besar dewan mengaku tak tahu-menahu masalah itu. Wakil rakyat di gedung parlemen Bumi Projotamansari mulai saling curiga. Karena itu, kini muncul desakan dari internal dewan agar kasus tersebut diusut tuntas.

“Ini demi kebaikan bersama. Harus diselidiki siapa dibalik dugaan makelar jabatan,” ujar Ketua Fraksi PKB Subkhan Nawawi kemarin (27/6).

Politikus asal Sewon ini meminta Forpi segera membeberkan nama-nama yang terlibat. Agar persoalan tersebut tak makin larut dan menjadi bola liar. “Siapa (dewan) yang bermain, sebutkan,” pintanya. Subkhan menilai saat ini sudah ada petunjuk awal untuk memulai penyelidikan. Petunjuk itu tak lepas dari komentar Ketua Komisi A Amir Syarifudin beberapa waktu lalu.

Amir mengaku telah mengantongi empat inisial nama oknum yang berperan dalam praktik makelar jabatan. Yakni, M, A,H, dan S. Hanya, politikus PKS itu enggan membeberkan identitas lengkap mereka. Dan dari kalangan mana mereka berasal. Jika kuat dugaan ada anggota dewan terlibat, Subkhan mendorong Badan Kehormatan segera turun tangan. “Jika terbukti harus ada sanksi. Itu tergantung Badan Kehormatan,” ungkapnya.

Subkhan mengingatkan bahwa rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Sleman merupakan hal wajar. Namun, bupati maupun badan pertimbangan jabatan dan pangkat (baperjakat) pegawai negeri sipil (PNS) tak boleh terpengaruh intervensi siapapun. Termasuk oleh anggota dewan sekalipun. “Anggota (Fraksi) PKB saya pastikan klir,” klaimnya.

Ketua Fraksi PPP Eko Sutrisno Aji merasa malu dengan isu makelar jabatan. Dia menegaskan, hal tersebut telah mencoreng institusi. Apalagi ada anggota dewan yang disebut-sebut ikut berperan. “Itu merusak citra DPRD Bantul,” sesalnya. Eko juga menggaransi tak ada anggotanya yang bermain dalam perkara tersebut.

Eko meminta Bupati Bantul Suharsono segera mengambil langkah konkret untuk mengutus masalah itu. Di sisi lain, Eko berharap, Suharsono sudi berkomunikasi dengan dewan dalam rangka penataan birokrasi.

Sementara Ketua DPD PAN Bantul Mahmud Ardi Widanto meminta bupati transparan dalam rotasi jabatan. Dia mengingatkan pentingnya sikap konsisten Suharsono yang mengusung semangat perubahan. “Jangan sampai jargon itu hanya jadi senjata saat kampanye,” ingatnya.(zam/yog/ong)