ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA
ASLI: Salah satu vaksin milik Dinkes Bantul. Vaksin tersebut asli karena diperoleh dari pemerintah pusat.
BANTUL – Terbongkarnya produksi vaksin palsu memicu berbagai kalangan waswas. Upaya mengantisipasi peredaran vaksin palsu untuk anak-anak pun digiatkan. Kemarin (27/6) beberapa petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul diterjunkan untuk mendata sekaligus mengawasi peredarannya.

“Hari ini sampling ke bidan-bidan,” jelas Kabid Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Dinkes Bantul Pramudi Darmawan di ruang kerjanya kemarin.

Pengambilan sampel ini sekaligus merespons pernyataan Mabes Polri bahwa peredaran vaksin palsu juga merambah DIJ. Pramudi menegaskan, pengambilan sampel diprioritaskan kepada bidan-bidan swasta. Mengingat, bidan yang yang berpraktik tanpa berafiliasi dengan Puskesmas maupun dinkes setempat ini memeroleh suplai vaksin dari berbagai distributor.

Ada enam jenis vaksin yang dipalsu. Yakni, BCG, campak, polio, hepatitis B, dan tetanus toksoid. Oleh produsen pemalsu, vaksin-vaksin ini didistribusikan ke sejumlah distributor. Lalu, dijualbelikan ke berbagai pihak. Terbuka kemungkinan juga ke pusat layanan kesehatan
swasta.

“Kalau ada orang praktik lalu obatnya tidak dari sini (dinkes). Tapi beli sendiri. Kemungkinan itu bisa palsu,” ucapnya.

Ini berbeda dengan pusat layanan kesehatan maupun bidan yang berafiliasi dengan dinkes. Menurut Pramudi, vaksin dari dinkes terjamin keasliannya.

Sebab, vaksin yang diproduksi PT Bio Farma ini diperoleh dari pemerintah pusat yang didistribusikan melalui pemerintah provinsi. Oleh dinkes kemudian didistribusikan ke pusat pelayanan kesehatan yang berafiliasi. Seperti rumah sakit, Puskesmas, klinik, dan bidan. Bedanya lagi, orangtua tidak perlu membayar ketika membawa anaknya untuk disuntik vaksin.

“Karena (vaksin) dari kami free. Kalau pun bayar itu hanya untuk biaya suntiknya,” jelasnya.

Atas dasar itu, Pramudi mengimbau masyarakat agar lebih memilih pusat layanan kesehatan milik pemerintah untuk terjaminnya kesehatan anak-anak. Atau setidaknya yang berafiliasi dengan pemkab. Agar anak-anak memeroleh vaksin yang orisinal.

Senada, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) DIJ I Gusti Ayu Adhi Aryapatni menyarankan ke masyarakat untuk menggunakan sarana pelayanan kesehatan resmi, untuk melakukan imunisasi . “Berobat ke sarana resmi, pasti mendapatkan vaksin asli,” ujarnya ketika dihubungi kemarin (27/6).

Ayu menambahkan vaksin untuk imunisasi bukan merupakan obat yang bisa diperjualbelikan secara bebas. Hanya bisa didapatkan di sarana kesehatan yang sudah ditentukan. Sejak Jumat (24/6) lalu, BBPOM DIJ sebenarnya sudah melakukan pengecekan di dua pelayanan kesehatan swasta di DIJ. “Hasilnya kami tidak menemukan vaksin palsu,” tuturnya.

Dua pelayanan kesehatan, yaitu RS Ibu dan Anak Adinda di Bantul serta RS Ibu dan Anak Rahmi, mengambil vaksin yang sumbernya dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) resmi. Ayu juga menegaskan jika ada sarana kesehatan yang diketahui menggunakan vaksin palsu, bisa saja izinnya dicabut.

“Kalau sumbernya dari PBF resmi, kita jamin nggak ada masalah karena jalurnya tender lelang melalui e-catalog,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan pengecekan ke distributor vaksin untuk di DIJ. Dari dokumen maupun produknya, diketahui tidak termasuk vaksin palsu. Menurutnya, dari pemantauan maupun laporan hasil investigasi pembuat vaksin palsu, jalur distribusinya tidak ke DIJ. “Setelah kami cek semua resmi dari produk Bio Farma,” tuturnya.

Terpisah, Auditor Halal LPPOM MUI DIJ Nanung Danardono mengaku heran dengan kemunculan vaksin palsu tersebut. Terlebih sebelumnya juga sempat diterpa isu adanya vaksin yang mengandung lemak babi. “Tapi kalau resmi dari Bio Farma saya kira sudah dijamin,” tuturnya.

Nanung juga meminta kepada masyarakat agar tidak takut melakukan imunisasi, tapi dengan vaksin asli di pelayanan kesehatan resmi pemerintah. “Masyarakat nempel saja ke petugas resmi agar memperoleh vaksin yang resmi dari pemerintah,” sarannya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Sleman Mafilindati Nuraini mengatakan, bila vaksin palsu yang sudah beredar hampir 13 tahun itu masuk ke Sleman, maka akan terjadi kejadian luar biasa dari dampak vaksin itu. Seperti diketuhi sejumlah vaksin yang dipalsukan yakni program vaksin dasar. Menurutnya, peluang terbesar peredaran vaksin palsu ada di klinik kesehatan swasta. Namun, dia memperkirakan klinik swasta mendapatkan vaksi-vaksin dari Puskesmas.

“Buat apa beli yang palsu padahal tinggal mengajukan ke dinkes akan diberikan secara cuma-cuma,” jelasnya.

Beberapa klinik dan rumah skait swasta di Sleman, menurutnya, memang ada yang membeli vaksin secara mandiri di luar untuk jenis uniject yang merupakan vaksin untuk hepatitis B. Vaksin jenis ini juga bisa didapatkan melalui dinkes, namun secara ketat dibatasi hanya untuk bayi usia 0-7 hari.

“Mungkin karena itu pula, mereka lalu beli vaksin. Hanya kasus tertentu saja, karena vaksin itu kan bisa didapatin cuma-cuma. Tapi, tidak termasuk yang dipalsukan karena bentuknya injeksi, bukan botol,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes DIJ Yulia Irene menilai munculnya vaksin palsu tidak lepas dari botol sisa yang seharusnya dihancurkan. Tapi justru disalahgunakan untuk modal membuat vaksin palsu.

Dinkes DIJ sendiri memiliki data quality system yang berisi informasi asal vaksin, berapa penggunaannya, serta berapa anak yang sudah diimunisasi. “Untuk isu vaksin palsu, kami melihat data di DIJ kemungkinannya kecil,” ujarnya.

Selidiki Vaksin Palsu, Polda Bentuk Dua Tim
Kasus vaksin palsu disebut-sebut sudah sampai beredar di Jogjakarta. Menanggapi hal tersebut Polda DIJ cepat bergerak dengan langsung membentuk dua tim khusus menyelidiki kasus tersebut.

Kapolda DIJ Brigjen Pol Prasta Wahyu Hidayat mengatakan, tim tersebut terdiri dari Direktorat Reserse Narkoba dan Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dua tim tersebut yang akan menyisir ke seluruh DIJ untuk mencari kemungkinan adanya vaksin palsu.

“Sudah saya bentuk tim dua hari lalu, dan akan bekerja sampai satu bulan,” katanya kepada wartawan, Senin (27/6).

Tim tersebut akan melakukan pemeriksaan ke apotek, Puskesmas, poliklinik, dan rumah sakit di DIJ. Dua tim tersebut dibentuk mengingat dugaan pelanggaran tentang kesehatan dan penipuan. “Tim masih bergerak, di bawah Dirnarkoba dan Direskrimum. Sampai tadi (kemarin) belum ada laporan. Semuanya kami data,” ungkapnya.

Kabar beredarnya vaksin palsu di DIJ sempat disebut oleh Kapolri Badrodin Haiti. Kapolri mengatakan, kemungkinan vaksin tersebut telah sampai di Jogjakarta. “Sifatnya antisipasi, setelah ada informasi kami bertindak. Kami sangat serius menangani kasus ini. Karena membahayakan kalau yang punya anak balita,” tandasnya.

Apabila nantinya ditemukan vaksin palsu tersebut di DIJ, Polda telah merumuskan pasalnya dengan UU Kesehatan dan Penipuan. “Kepada masyarakat tidak perlu panik. Tap,i tetap waspada menanyakan kembali kepada dokter atau yang tahu terkait obatnya,” ungkapnya. (zam/pra/bhn/riz/ila/ong)\