JOGJA – Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1437 H, sebanyak 583 narapidana dari 1.445 warga binaan di DIJ menerima pe-ngurangan masa tahanan atau remisi khusus hari raya. Dari penerima remisi itu, tujuh orang di antaranya berasal dari narapidana tindak pidana korupsi.

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hu-kum dan HAM DIJ Pramono mengatakan dari 583 napi yang memperoleh remisi itu, 564 belum bebas. Sedangkan 19 napi bisa langsung bebas.Dari jumlah tersebut, Surat Keputusan (SK) remisi kewenangan Dirjen Perma-syarakatan ada 45 napi dan dari SK kewenangan Kanwil 583 napi.

“Bagi yang mendapat re-misi dan langsung bebas informasinya sudah disampaikan kepada yang bersangkutan dan pelaksanaannya nanti saat Lebaran,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Pramono juga merinci, dari napi yang mendapat remisi itu, masing-masing ter-diri dari 508 napi tindak pidana umum, 75 napi tindak pidana khusus. Adapun rincian dari 75 napi pidana khusus itu, 63 napi ter-kait kasus narkoba, tujuh napi terkait ko-rupsi, satu napi terkait trafficking dan empat napi terkait money loundring atau pen-cucian uang.

“Khusus untuk remisi bagi tindak pidana khusus itu menjadi kewenangan pusat yang memberikan,” ujarnya.

Pemberian remisi telah diatur dalam Pe-raturan Pemerintah (PP) No 99/ 2012 ten-tang Perubahan Kedua Atas PP No 32/ 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelak sanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Mereka yang mendapatkan remisi harus telah memenuhi persyarakatan seperti berkelakuan baik, dan telah menjalani masa tahanan lebih dari enam bulan.

Ada-pun bagi pelaku tindak pidana seperti narkoba dan korupsi disyaratkan harus memenuhi persyaratan seperti bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

“Sela-njutnya, syarat lain yaitu bagi napi tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan,” paparnya.

Mengenai lima orang napi Lapas Ce-bongan yang kabur, mereka tidak akan mendapat keringanan masa tahanan. Atau remisinya dicabut oleh Kanwil Kemenkum-ham. “Saya belum cek apakah kelimanya termasuk yang mendapat remisi atau tidak. Kalaupun dapat remisi akan kami cabut hak remisinya,” tegasnya. (riz/din/ong)