JOGJA – Kemungkinan beredarnya vaksin palsu di DIJ bukan isapan jempol. Dari hasil penyelidikan sementara Polda DIJ menyebutkan ada indikasi kuat sejumlah layanan kesehatan di Jogjakarta mengedarkan vaksin palsu.

Direktur Kriminal Umum Polda DIJ Kombes Pol Hudit Wahyudi mengaku, sudah melakukan penyelidikan seputar vaksin palsu di DIJ. Ada sejumlah pusat pelayanan kesehatan di ranah hukum Polda DIJ yang diselidiki. “Ya, sedang kami lidik,” katanya saat dihubungi wartawan, kemarin (29/6).

Hudit tidak membantah ketika ditanya, dari sejumlah pusat layanan kesehatan yang diselidiki tersebut ada indikasi sebagai salah satu peredaran vaksin palsu. Tapi, dia engan membeberkan lokasi serta nama klinik yang dimaksud. Termasuk menyebut layanan kesehatan tersebut berstatus swasta atau negeri.

“Masih kami lakukan penyelidikan, belum ada kesimpulan karena masih dalam proses. Ditunggu saja,” pintanya.

Hudit mengungkapkan, saat ini kepolisian masih intensif melakukan penyelidikan. Sehingga sampai saat ini belum ada kesimpulan. Polda DIJ sendiri sudah membentuk dua tim pada Sabtu (25/6) lalu. Kedua tim itu dari Direskrimum dan Satreskrim Narkoba Polda DIJ.

Sementara itu, di kalangan anggota DPRD DIJ beredar informasi ada pusat layanan kesehatan di yang mengedarkan vaksin palsu. Dari informasi itu, terdapat dua tempat layanan kesehatan yang diindikasi kuat mengedarkan vaksin palsu.

Sekretaris Komisi D DPRD DIJ Muhammad Yazid mengaku mendukung pembentukan tim Polda DIJ dalam mengungkap kasus vaksin palsu di DIJ. “Kami dukung Polda mengungkapnya sampai tuntas. Saya dapat informasi dari Polda DIJ di DIJ diindikasikan ada (vaksin palsu),” tandasnya.

Politikus PPP itu berharap, Polda DIJ bisa segera mengungkap peredaran vaksin palsu itu. Pengungkapan juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi orangtua. Diakuinya dengan adanya peredaran vaksin palsu membuat rasa tidak nyaman.

“Jangan sampai masyarakat dirugikan, sudah bayar vaksin ternyata vaksin itu kosong
(tidak bermanfaat),” ujarnya.

Dalam waktu dekat Komisi D akan mengundang Dinas Kesehatan DIJ untuk menjelaskan tentang vaksin palsu. Termasuk kemungkinan pemberian imunisasi ulang bagi anak-anak, yang orangtuanya ragu dengan vaksin yang dulu sempat diberikan. “Ya termasuk itu nanti akan kami bicarakan kemungkinannya,” jelas Yazid
Terpisah, Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr Sardjito Trisno Heru Nugroho memastikan tidak ada vaksin palsu yang masuk ke RSUP Sardjito. Dia menjelaskan, pihaknya menerima droping vaksin dari dinas kesehatan pemerintah.

Droping vaksin disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan pasien. Selain itu, pengawasannya juga sangat ketat, seperti keluar masuknya vaksin harus dilaporkan ke dinas kesehatan.

“RS Sardjito berada di bawah pemerintah, jadi vaksin diperoleh dari dinas kesehatan sesuai kebutuhan. Karena itu sangat kecil sekali kemungkinannya rumah sakit pemerintah menggunakan vaksin palsu,” katanya kepada wartawan, kemarin (29/6).

Bahkan, untuk mengantisipasi botol bekas akan dipakai ulang untuk vaksin palsu, RS Sardjito memiliki prosedur khusus. Yaitu memecahkan botol setelah vaksin habis dipakai. “Hal itu dilakukan agar botol vaksin bekas tidak dipakai ulang apalagi disalahgunakan,” ungkapnya.

Dengan adanya prosedur tersebut, menutup kemungkinan adanya botol vaksin yang digunakan kembali atau disalahgunakan. Termasuk misalnya untuk tempat vaksin palsu.

“Prosedur ini sudah lama kami lakukan, dan tidak hanya untuk botol vaksin. Tapi juga kantong infuse, kalau sudah kosong habis dipakai digunting menjadi dua bagian,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya, rumah sakit lainnya yang ada di DIJ atau tempat pelayanan kesehatan dapat melakukan prosedur yang sama. “Untuk memastikan dan mengantisipasi bekas botol dari rumah sakit disalahgunakan,” tandasnya. (pra/riz/ila/ong)