KULONPROGO – Sebanyak 55 bidang lahan milik warga terdampak pembangunan bandara di Temon, Kulonprogo dinilai ulang oleh tim appraisal. Penilaian ulang dilakukan setelah ada warga yang mengajukan keluhan kepada tim appraisal, Pemkab Kulonprogo, BPN, dan Angkasa Pura I dalam musyawarah sebelumnya.

Asisten II Sekda Kulonprogo Triyono menjelaskan, warga sempat mengeluhkan ada data yang belum masuk dalam aspek penilaian ganti rugi dari tim appraisal, sehingga dianggap merugikan warga. Kendati demikian, cek lapangan dan penilaian ulang tidak selalu diaplikasikan kepada warga yang melakukan keluhan.

Triyono mengungkapkan, keputusan turun kembali ke lapangan dilakukan dengan dasar argumen yang kuat. Hasil penilaian ulang ini sendiri akan keluar pada periode musyawarah bentuk ganti rugi yang rencananya dilaksanakan Juli mendatang.

Diakuinya, untuk tanah yang selisih luasnya besar perlu dilihat ulang. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, namun menurutnya perlu untuk dilihat ulang.

“Ya, akhirnya disepakati dilakukan pengecekan ulang di lapangan. Pengecekan dilakukan tim appraisal, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Kulonprogo. Total terdapat 55 bidang lahan milik sekitar 30 warga terdampak,” katanya di Balai Desa Palihan, kemarin (28/6).

Terpisah, Ketua Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Jogja Uswatun Khasanah menyatakan, pengecekan ulang dilakukan karena sebelumnya tidak ada ukuran yang tertera dalam data nominatif objek terkait. “Pekan lalu ada keluhan kolam dan gazebo yang tidak ada ukurannya. Nah, itu minta diukur lagi,” katanya.

Maryadi warga Dusun Ngringgit, Palihan mengungkapkan, rumahnya minta didata kembali, karena masih ada aset seperti kandang ayam yang belum didata. “Selain itu, luas bangunan rumahnya tidak sesuai dengan hasil penilaian appraisal,” ungkapnya.

Sebelumnya, sejumlah warga juga masih mempertanyakan selisih luasan tanah hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan sertifikat dalam musyawarah bentuk ganti rugi di Balai Desa Palihan, Temon, Senin (27/6) lalu. Selisih lahan itu sangat sensitif, mengingat perbedaan luas tanah berpengaruh pada besaran nilai ganti rugi yang diterimakan.

Pulung Raharjo, warga Pedukuhan Munggangan, Desa Palihan mengungkapkan, sedikitnya ada empat warga yang luas bidang tanahnya berkurang dibanding luasan yang tertera di sertifikat. Masing-masing kurang 393 meter persegi, 96 meter persegi, 58 meter persegi, dan 24 meter persegi.

“Kebetulan keempat bidang tanah tersebut dikuasakan kepada saya oleh pemilik lahan yang masih kerabat dalam proses musyawarah. Tadi saya sempat tanyakan pada panitia pelaksana, jawabannya tetap memakai hasil ukur bukan sertifikat,” ungkapnya.

Menurutnya, saat proses pengumuman hasil pengukuran dan pendataan beberapa waktu lalu, warga sebenarnya sudah menyampaikan keberatan atas berkurangnya luas tanah mereka. Namun tidak ada jawaban resmi dari BPN bahwa keberatan itu ditolak.

“Sementara yang muncul dalam penilaian ganti rugi ternyata menggunakan luasan tanah sesuai hasil ukur BPN yang luasannya berkurang bukan berdasarkan sertifikat,” ujarnya.

Kepala Kanwil BPN DIJ Arie Yuriwin menanggapi, data luas tanah yang digunakan adalah hasil pengukuran. Jika warga keberatan dan meminta tetap menggunakan luasan berdasarkan sertifikat secara otomatis itu tidak bisa dipenuhi. “Itu semua sudah dibuat berita acaranya dan ditandatangai oleh kepala desa,” tegasnya.

Dijelaskan, berkurangnya luas tanah warga yang dimaksud dimungkinkan karena sudah dilepas untuk jalan atau tanggul, namun masih tercatat seperti luasan semula. Atau mungkin terkena gempa atau bencana lain sehingga tanahnya tidak utuh lagi.

“Kalau dulu menghitungnya tanah gundukan melengkung, sekarang rata yang diambil koordinatnya, lintang lurusnya. Jadi memungkinkan sekali ada selisih luasan tanah,” jelasnya. (tom/ila/ong)