MUNGKID – Pemerintah dan DPRD Kabu-paten Magelang sepakat menetapkan Perda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupa-ten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kalangan dewan mendorong Bupati Zaenal Arifin segera men-sosialisasikan perda itu.

“Segera sosialiasi secara menyeluruh sub-stansi peraturan daerah ini kepada seluruh objek retribusi. Ini agar ketika perda dilaks-anakan, tidak mendapat hambatan dalam pelaksanaanya,” kata anggota DPRD Kabupaten Magelang Budi Supriyanto kemarin. Ia mengatakan, Pemkab Magelang diharapkan segera melakukan upaya sinkronisasi dan ko-ordinasi. Yaitu terhadap elemen-elemen pelaks-ana pemungut retribusi atau petugas lapangan mengenai beberapa point.

Seperti kewenangan, wilayah kerja dan juga pembinaan secara intensif. Ini karena konse-kuensi pokok dalam penarikan retribusi adalah pelayanan yang optimal. Ia menjelaskan, dengan diberlakukan Per-da tentang Perubahan Kedua Atas Perda Ka-bupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diha-rapkan dapat tercapai iklim investasi yang sehat, kondusif dan tertata. Dengan demikian mampu meminimalkan potensi timbulnya dampak yang negatif bagi warga masyarakat sekitar.

“Pada akhir-nya kesejahteraan masyarakat dapat me-ningkat,” ujarnya.

Sementara Bupati Magelang Zaenal Arifin menyatakan, dengan penetapan Perda Nomor 1/2012 tentang Izin Gangguan dan Perda ten-tang Perubahan Kedua atas Perda nomor 5/2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, merupa-kan komitmen awal Pemkab Magelang. Yaitu untuk menciptakan perda yang pro investasi. Diharapkan dengan adanya kedua perda ter-sebut dapat berpengaruh positif terhadap in-vestasi di Kabupaten Magelang.

“Beberapa perubahan dalam regulasi tersebut semoga berpengaruh positif terhadap per-kembangan investasi di daerah. Sehingga akan memotivasi masyarakat untuk menjalankan usaha baik UMKM maupun usaha dengan skala besar,” kata dia. (ady/laz/ong)