BANTUL – Kasus dugaan make-lar jabatan yang melibatkan ang-gota DPRD Bantul terus bergulir menjadi bola panas. Wakil ketua Badan Kehormatan DPRD Supri-yono mendesak Forum Pemantau Independen (Forpi) Bantul bersi-kap kooperatif. Agar Forpi tak sekadar melempar isu liar tapi tetap bertanggung jawab terhadap pengungkapannya.

Supriyono mengaku segera me-nindaklanjuti laporan dugaan praktik makelar jabatan. Namun, hingga kemarin belum menuai hasil. Supri, begitu sapaan akrab-nya, menegaskan bahwa Badan Kehormatan tak pandang bulu untuk menjatuhkan sanksi ke-pada siapa saja anggota parlemen yang terbukti terlibat. Tanpa me-lihat asal-usul partainya.

Kendati demikian, Supri mene-gaskan tak akan turut campur dalam pengungkapan kasus di luar institusi kedewanan. Alasan-nya, hal itu bukan kewenangan Badan kehormatan.

“Itu ranah baperjakat dan bupati. Ngapain dewan ikut intervensi,” ketusnya kemarin (28/6).Demi mempercepat langkah pengungkapan perkara, politikus PBB itu mengimbau para pegawai negeri sipil (PNS) yang pernah diiming-imingi jabatan tertentu oleh sang makelar segera angkat bicara.

“Buat saja laporan kepada kami,” pinta Supri.

Supriyono meminta semua pihak konsisten dan transparan demi terungkapnya kasus yang menco-reng marwah lembaga legislatif maupun eksekutif itu. Apalagi, hal itu telah meresahkan masyarakat.Terpisah, Humas Forpi Bantul Irwan Suryono bergeming atas usulan Supriyono.

Dia berdalih lembaganya hanya fokus menda-lami dugaan makelar jabatan yang melibatkan PNS. Kendati begitu, Irwan mengklaim ada beberapa oknum anggota dewan turut am-bil bagian. Juga, orang dari kalangan partai politik. Hanya dia terke-san menutup-nutupi identitas para oknum yang dimaksud.

“Karena tugas kami mengawasi jalannya penandatangan pakta integritas,” kelitnya.

Irwan justru membalikkan keadaan dengan menitikberat-kan pada komentar Ketua Ko-misi A DPRD Bantul Amir Sya-rifudin, yang mengaku telah mengantongi inisial nama-nama terduga makelar tersebut. Yakni, M, S, A, dan H.

“Sudah ada pe-tunjuk. Itu kan bisa dijadikan bahan pengusutan,” dalih Irwan.Hingga kemarin, Irwan menga-ku masih melakukan pendalaman perkara tersebut.

Hasilnya akan dibuat resume sebagai rekomen-dasi kepada bupati untuk di-tindaklanjuti.Sebelumnya, Wakil Bupati Ab-dul Halim Muslih berang nama-nya dicatut untuk praktik jual beli jabatan.Karena itu, Halim menginstruk-sikan seluruh jajarannya agar menangkap oknum yang telah membawa-bawa namanya untuk kepentingan pribadi.

“Seret pe-la kunya ke ruang kerja saya,” pintanya.Sementara itu, Bupati Bantul Suharsono pernah menyatakan bahwa pengisian jabatan tetap harus melalui tahapan assessment. Terutama bagi calon pejabat untuk instansi strategis. (zam/yog/hes)