JOGJA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kini tak hanya bertugas sebagai pengawas dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2017 mendatang. Mereka juga memiliki wewenang sangat penting, yakni bisa menggugurkan calon yang telah ditetapkan. “Misalnya pelanggaran administrasi.Seperti yang tertuang di UU yang baru. (Revisi UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilukada),” kata Komisioner Bawaslu Endang Wihdaningtias kemarin (29/6).

Menurutnya, pelanggaran administrasi ini bisa sangat luas. Termasuk pelanggaran pidana bisa ditarik menjadi pelanggaran administrasi. “Politik uang. Sekarang masuk dalam pelanggaran administrasi,” ujarnya.

Teapi, hal tersebut memang harus memenuhi unsur pelanggaran. Yakni berupa bukti materiil agar cukup bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, jika tak mencukupi, putusan diskualifikasi bagi calon bisa berujung di Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP). “Bawaslu tidak bisa bergerak sendiri. Makanya, kami butuh peran dari tokoh, akademisi, aktivis, dan kalangan masyarakat lain,” harapnya.

Soal pelanggaran, sampai saat ini Bawaslu maupun Panitia Pengawas (Panwas) Kota Jogja belum bisa bergerak. Termasuk menertibkan banyak alat peraga kampanye (APK) dari bakal calon (balon) wali kota maupun wakil wali kota.

Ketua Panwas Kota Jogja Muhammad Yasin mengungkapkan, pihaknya terkendala tahapan. Saat ini, belum masuk penetapan kandidat menjadi calon. Ini membuat Panwas tak bisa bekerja. “Kami baru bisa menertibkan jika sudah ada penetapan calon,” jelasnya.

Jika saat ini pihaknya melakukan penertiban, lanjut Yasin, melampui kewenangan. Karena, sebenarnya untuk penertiban APK berupa spanduk, rontek, dan yang lain ada mekanisme yang ada.

“Sebenarnya ada Perda No 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Itu bisa menjadi acuan pemkot untuk menertibkan banyaknya spanduk dan rontek,” katanya.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwas Kota Jogja Pilkeska Hiranurpika mengatakan banyak aduan masyarakat soal keberdaan spanduk bakal calon. Masyarakat mengeluh soal sejumlah ruas jalan dan taman di Kota Jogja marak reklame yang memuat gambar orang yang akan berniat mencalonkan diri dalam Pilwali 2017. “Kami imbau kepada pemkot untuk menertibkan reklame yang tidak sesuai,” ujarnya.

Dari catatan Panwas, ruas jalan mencolok terdapat reklame berbau Pilwali ada di Taman Pojok Beteng Wetan, Simpang Empat Ngabean, Jalan Sisingamaharaja Mergangsan, Jalan Notoprajan, dan Tempat Khusus Parkir Malioboro II.

Sejumlah nama yang ada dalam spanduk itu di antaranya Imam Priyono. Wakil wali Kota Jogja ini sudah memastikan diri akan mencalonkan diri menjadi calon wali kota yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian spanduk bergambar Kanjeng Raden Tumenggung Poerbokusumo atau Ndoro Acun. (eri/din/ong)