BANTUL – Praktik pungutan saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK masih menjadi “PR” bagi pemkab. Belum ada solusi konkret atas problem klasik yang kerap dikeluhkan orangtua siswa itu.

Nah, agar persoalan serupa tak terulang, Dewan Pendidikan Bantul mencoba menawarkan jalan keluar. Sekolah boleh memungut biaya pendidikan tapi harus dengan batasan yang jelas.

“Harus dirinci. Juga harus disertai kuitansi pembayaran,” usul Wakil Ketua Dewan Pendidikan Bantul Tri Suparyanto disela acara dialog pendidikan di rumah dinas Bupati Bantul kemarin (29/6).

Dalam rumusan dewan pendidikan, setiap SMA hanya bisa meminta pungutan maksimal Rp 2 juta. Lalu, SMK maksimal Rp 3 juta untuk satu siswa. Menurut Tri, besaran pungutan dalam rumusan ini jauh lebih kecil dibanding usulan sebelumnya, yang mencapai Rp 3,5 juta – Rp 5,5 juta.

Tri mengakui bahwa menghapus pungutan bukan perkara gampang. Sebab, sekolah membutuhkan tambahan suplai biaya operasional lantaran minimnya bantuan dari pemerintah. “Pungutan bisa dihilangkan bila nilai bantuan dari pemerintah ditambah,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) Bantul Masharun Ghazali mengungkapkan, instasinya sedang menggodok peraturan bupati (perbup) mengenai besaran pungutan. Draf perbup sedikit berbeda dengan usulan dewan pendidikan.

“Ada ambang batas minimal dan maksimal sesuai kemampuan finansial orangtua,” ucapnya.

Masharun yakin, dengan adanya regulasi pemerintah sekolah tidak akan sembarangan mematok besaran pungutan. Dengan begitu, orangtua tidak ditakuti lagi dengan besaran pungutan sekolah anaknya.

“Usulan dewan pendidikan juga akan kami kaji sebagai pertimbangan,” bebernya.(zam/yog/ong)