JOGJA – Pelanggaran Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) mulai terlihat. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja menerima tiga aduan. Ada tiga perusahaan yang mangkir membayar THR. Dua di antaranya di di Kota Jogja, sedangkan satu perusahaan setelah diidentifikasi berada di Kulonprogo.

Dari tiga aduan yang masuk, dinsosnakertrans akhirnya menindak satu perusahaan. Sedangkan satu perusahaan lagi diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kulonprogo.

Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Jogja Bob Rinaldi menjelaskan, satu perusahaan akhirnya mereka tindak karena dilaporkan karyawan terlambat membayarkan THR.

“Sampai dengan H-7, THR belum juga dibayarkan,” ujar Bob, kemarin (30/6).

Dia menjelaskan, satu perusahaan tersebut akhirnya bersedia membayarkan hak dari tenaga kerja. Perusahaan yang mangkir itu bersepakat akan membayarkan THR pada H-3. “Kami akan pantau janji mereka benar-benar direalisasikan atau tidak. Kalau tidak, akan kami lakukan tindakan tegas,” jelasnya.

Untuk perusahaan yang terlambat membayarkan THR tersebut, kata dia, pihaknya hanya menerapkan sanksi ringan. Perusahaan tersebut hanya diarahkan untuk membayarkan. “Pencabutan izin baru dilakukan jika mereka tidak membayarkan THR,” katanya.

Sedangkan satu perusahaan yang belum membayar THR masih akan diidentifikasi hari ini (1/7). Sebab, data yang dilaporkan tak lengkap. “Dari tiga laporan, dua sudah kami tindaklanjuti,” lanjutnya.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja Hadi Muchtar mengungkapkan, sanksi yang disiapkan apabila perusahaan tak mau membayar THR, PPNS akan memberi peringatan lisan. Jika tak ada komitmen membayar, PPNS akan membuat berita acara yang berujung peringatan tertulis. Jika peringatan tersebut tak juga diindahkan, pihaknya akan membawa ke meja hijau.

“Tentu kalau ngeyel banget, perusahaan bakal kami bawa ke pengadilan industrial. Tapi saya harapkan, perusahaan mbayar saja terus selesai. Jangan mempersulit diri,” ujar Hadi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi menjelaskan, sampai Kamis (30/6) terdapat 200 karyawan di Jogjakarta yang belum menerima THR dari perusahaan. Pemerintah harus turun tangan agar tertib membayar THR. “Seharusnya peraturan ini mengikat. Tidak ada celah bagi perusahaan untuk lalai membayarkan kewajibannya kepada karyawan,” tandasnya. (eri/ila/ong)