MUNGKID – Jabatan kepala desa (ka-des) di berbagai kecamatan mengalami kekosongan. Kondisi ini berlangsung beberapa bulan. Untuk mengatasi hal itu, Pemkab Magelang akan menggelar pilkades serentak pada tahun ini.

“Pelaksanaan pilkades rencananya digelar 23 Oktober 2016,” kata Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Magelang Arri Widhi.

Untuk merealisasikan itu, pemkab sudah melakukan sosialisasi terkait rencana pelaksanaan pilkades. Sesuai tahapan, sosialisasi sudah di-mulai sejak 23 Juni lalu.

“Untuk tahap pertama, sosialisasi sudah dilaksana-kan di sebagian besar desa yang akan melaksanakan pilkades. Sosialisasi di-berikan kepada kepala desa, BPD, dan instansi terkait,” jelasnya.

Dia menyebutkan, jumlah desa yang akan melaksanakan pilkades tahun ini sebanyak 24 desa tersebar di 14 keca-matan. Ke-14 kecamatan itu adalah Salaman (5), Grabag (3), Bandongan (2), Pakis (2), Salam (2), Kajoran (2), Borobudur (1), Dukun (1), Candimulyo (1), Windusari (1), Kaliangkrik (1), Tegalrejo (1), Secang (1), Mertoyudan (1). Dari jumlah itu, tiga desa di antaranya merupakan sisa dari Pilkades 2013.

“Kemudian lainnya merupakan desa-desa yang habis masa jabatan kadesnya maupun karena meninggal dunia sejak tahun 2014 hingga 2016,” ungkap Arri.

Dia menjelaskan, tahapan selanjutnya setelah sosialisasi yaitu pembentukan panitia oleh BPD. Baru kemudian pem-bagian tugas panitia, serta pembekalan.

“Pembekalan rencananya kita laksanakan akhir Juli mendatang,” katanya.

Terkait anggaran untuk pelaksanaan pilkades, nantinya akan diambilkan dari APBD maupun APBDes. Tergantung dari keperluan pelaksanaan pilkades itu sendiri. Ia belum menyebutkan alokasi anggaran yang disediakan untuk pilkades tahun ini.

“Kalau berhubungan dengan perleng-kapan pilkades seperti surat suara, un-dangan, perlengkapan coblos, honor panitia ditanggung APBD. Sementara untuk pembiayaan selain itu, menggu-nakan APBDes,” terangnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabu-paten Magelang Arif Rohman Imam me-ngatakan, pelaksanaan pilkades tahun ini bisa diikuti warga berijazah pondok pesantren. Namun harus dilegalisasi dari Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Ijazah dari ponpes ini meru-pakan salah satu kearifan lokal yang dituangkan dalam perda. (ady/laz/hes)