BANTUL – Kebijakan Pemkab Bantul tentang moratorium pembangunan kompleks peru-mahan di lima kecamatan sejak Mei tahun lalu mulai menuai sorotan. Lima kecamatan terse-but adalah Banguntapan, Sewon, Kasihan, Bantul, serta Pleret.

Sejak kebijakan digulirkan, pemkab tak lagi menerbitkan izin prinsip proyek perumahan di lima wilayah itu. Kebijakan ber-laku hingga Desember 2016.

Namun, harapan pemkab menga-rahkan pengembang perumahan ke kecamatan lain tak menuai hasil. Alih-alih terjadi pemerataan pembangunan, para pengembang menyiasati celah aturan morato-rium perumahan.

Pengembang tetap membangun kompleks di lima kecamatan tersebut. Dengan konsep mi-nimalis dan jumlah terbatas. Tidak lebih dari empat unit.

Sebab, model pembangunan kompleks pemukiman seperti itu tidak termasuk kategori pe-rumahan. Dengan begitu peng-embang tidak perlu mengurus izin prinsip serta siteplan. Cukup izin mendirikan bangunan (IMB).

“Dalam Perda perumahan (izin prinsip) hanya berlaku untuk membangun lima unit atau lebih,” beber Ketua Komisi C DPRD Bantul Wildan Nafis kemarin.

Ironisnya, praktik seperti itu dilakukan oleh pengembang skala kecil dan developer kawa-kan. Tak jarang, usai empat unit selesai terbangun, pengembang bersangkutan membangun em-pat rumah lagi di lokasi berdekatan dengan proyek sebelum-nya.

Begitu seterusnya hingga lahan tersedia habis. Dengan begitu, pada akhirnya di lokasi itu terbentuk kompleks peru-mahan.Melihat kondisi itu Wildan meragukan target moratorium bakal tercapai.

“Setahun ini apa yang sudah terlihat,” sindirnya. Wildan menyarankan pemkab mengkaji ulang kebijakan mo-ratorium. Dan mempertimbang-kan langkah pengendalian pembangunan hunian skala kecil. Jika tidak, politikus PAN itu khawatir lahan pertanian yang berada di jalur kuning akan ce-pat habis.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bap-peda) Bantul Tri Saktiana men-gatakan, semangat kebijakan moratorium tak sekadar untuk pemerataan pembangunan kom-pleks perumahan. Lebih dari itu, guna menekan alih fungsi lahan pertanian.

Kendati de-mikian, pejabat yang ikut mendaf-tar lelang jabatan di lingkungan Pemprov DIJ ini tak membantah adanya kelemahan yang men-jadi celah kebijakan moratorium. Sehingga banyak pengembang tetap membangun kompleks perumahan meski jumlah ter-batas.

“Dalam Perda Perumahan memang nggak ada aturannya,” ucapnya.

Tri berdalih, tak mudah mem-buat aturan yang melarang pembangunan hunian skala kecil. Alasannya, banyak tanah warisan dipecah menjadi be-berapa sertifikat. Kemudian, didirikan rumah hunian pri-badi. Sehingga langkah yang diperlukan saat ini adalah pengendalian. “Caranya bagai-mana masih kami diskusikan,” tuturnya. (zam/yog/dem)