BANTUL – Rencana Pemprov DIJ mengambil alih pengelolaan SMA dan SMK pada 2017 tak berjalan mulus. Masih banyak persoalan bagi pemerintah da-erah yang harus segera di-selesaikan. Salah satunya, nasib tenaga honorer kategori dua (K2).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul Broto Supriyanto menyatakan, tenaga honorer K2 banyak berjasa mem-bantu jalannya pendidikan di lingkungan SMA/SMK. Namun, hingga sekarang belum ada petunjuk untuk masa depan mereka.

“Belum ada solusi,” jelas Broto kemarin (10/7).

Disebutkan, ada sekitar 1.800-an tenaga honorer yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal ( Dikmenof) Bantul. Dari jumlah itu, seratusan di antaranya adalah pegawai K2 yang tersebar di ber-bagai SMA/SMK. Hingga sekarang pemkab masih memutar otak mencarikan ceruk baru bagi me-reka.

Itu sebagai antisipasi bila mereka tidak diboyong Pemprov DIJ seperti halnya guru, karyawan, dan pengawas pendidikan di ba-wah naungan Dikmenof. Kepas-tian nasib tiga unsur tersebut diatur dalam Perka BKN No. 1/2016.

“Hal itulah yang menyebabkan timbulnya masalah baru. Yakni, status para pegawai Dikmenof,” kata Kasubid Pengadaan, BKD Marjih Hidayat.

Belakangan, persoalan itu sedikit terurai. Menyusul adanya informasi bahwa pegawai yang mengampu langsung SMA dan SMK bakal ikut diboyong. Ter-masuk pegawai di bidang pen-didikan menengah atas (Dik-mentas) dan bidang pendidikan menengah kejuruan (Dimnejur). “Itu sesuai hasil rapat dengan Pemprov,” bebernya.

Hanya, mengenai status Kabid Dikmentas dan Dikmenjur menunggu pengarahan berikut-nya. Mengingat, Perka BKN ha-nya mengatur pegawai eselon IV. Dalam hal ini yang paling sesuai hanya pengawas. Sedang-kan kepala bidang eselon III. Status pegawai lain di kantor Dikmenof juga belum jelas. Sebab, hal itu berkaitan dengan struktur organisasi dan tata kerja.

“Kami serahkan ke provinsi,” ucapnya.

Dayat, begitu sapaan akrabnya, sudah menyerahkan data seluruh pegawai yang akan diboyong Pem-prov DIJ. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah pusat juga sudah mela-kukan validasi. Kendati demikian, Dayat mengaku belum mengetahui kapan terbitkan SK baru bagi guru, karyawan, dan pengawas ini.

“Sesuai Perka, Oktober sudah ada SK-nya,” tambahnya.

Dengan banyaknya PNS yang akan pindah ke Pemprov DIJ oto-matis lebih meringankan beban belanja langsung pemkab.Karena itu BKD mencoba me-ngusulkan rekrutmen CPNS ke-pada pemerintah pusat.

Sebanyak 2.000-an formasi. Jika disetujui, nantinya merekaakan disebar ke berbagai instansi. Mengingat ham-pir seluruh satuan kerja perangkat daerah di Bantul kekurangan pegawai. (zam/yog/ong