GUNUNGKIDUL – Nota kesepahaman antara Keraton Jogja dengan Pemkab Gunungkidul untuk penataan dan penertiban tanah-tanah sultan ground (SG) di Gunungkidul terancam mandek.

Sebab, Komisi A DPRD Gunungkidul menemukan ada banyak hal ditinggalkan pemkab. Perjanjian terkesan dilakukan secara tergesa-gesa.

Temuan itu diperoleh setelah dewan memanggil Tim Penataan dan Penertiban Tanah SG yang diketuai Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Gunungkidul Tommy Haharap.

“Nah dari klarifikasi itu kami merekomendasikan agar perjanjian itu dibatalkan karena di luar prosedur dan ilegal. Pemkab kami nilai bertindak sembrono,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul Sarmidi kemarin (10/7).

Lantaran bermasalah, Sarmidi menegaskan, sebaiknya perjanjian itu tidak diteruskan. “Dianggap tidak ada MoU,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Supriyadi menambahkan, upaya klarifkasi akan terus dilakukan. Setelah memanggil Tommy, dewan ancang-ancang mengundang Bupati Badingah dan Wakil Bupati Immawan Wahyudi.

Dia mengimbau semua pihak menunggu pengesahan Raperda Istimewa tentang Pertanahan oleh DPRD DIJ. Perdais tersebut akan menjadi dasar hukum pelaksanaan urusan pertanahan di DIJ. Termasuk di KabupatenGunungkidul. “Penataan itu belum ada dasar hukumnya,” sesalnya.

Sedangkan Tommy menjelaskan, penataan tanah SG akan diawali dari sempadan pantai. Hingga sekarang penataan dan penertiban belum direaliasasikan. “Kan belum dimulai, baru akan,” kilahnya.

Meski demikian, dia meyakinkan perjanjian itu merupakan pelaksanaandari undang-undang dan peraturan daerah. Karena itu, kerja sama dengan keraton itu tidak memerlukan persetujuan DPRD. Alasannya, perjanjian itu telah memiliki dasar hukum.

Ketua DPW PAN DIJ Nazaruddin telah mencermati materi nota kesepahaman tersebut. Isinya seolah-olah kerja sama antara pemerintah dengan pemerintah. Padahal bila diteliti kedudukan keraton bukanlag lembaga penyelenggaraan pemerintahan di NKRI. “Keraton adalah pihak ketiga atau swasta. Jadi perjanjian itu dibuatPemkab Gunungkidul dengan pihak swasta,” kata Nazaruddin.

Isi perjanjian juga lebih berupa perintah dari keraton kepada pemkab. Di antaranya, perintah agar pemkab melakukan penertiban, sosialisasi ke masyarakat dan menghentikan pembangunan. Kemudian membuat dokumen perencanaan, DED, dan melaporkan secara tertulis
kepada keraton.

Sebaliknya bagi keraton lebih berupa hak-hak seperti menerima dokumen penertiban, menerima atau menolak kekancingan, menerima laporan tertulis dan lain-lain.

Dalam pasal 9 disebutkan, anggaran yang timbul dari perjanjian itu dibebankan kepada APBN dan APBD. Mengutip ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perjanjian oleh pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang membebani APBD harus mendapatkan persetujuan
DPRD.

Nazar juga menyoroti beberapa undang-undang yang dijadikan dasar hukum. Misalnya UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIJ. UU tersebut sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada pemprov, pemkab dan pemkot se-DIJ menangani tanah SG dan PAG. Demikian pula UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ dengan tegas mengamanatkan keistimewaan DIJ ada di tingkat provinsi.

Melihat banyaknya kelemahan dan pelanggaran terhadap UU No. 23 Tahun 2014, dan merujuk pasal 11 angka 3, maka perjanjian tersebut harus dinyatakan berakhir dengan sendirinya.

” Batal demi hukum oleh ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama tersebut,” kutip Nazar. (gun/kus/din/ong)