MUNGKID – Pemkab Magelang memiliki sekitar 4.700 perangkat desa yang tersebar di 372 desa atau kelurahan. Dari jumlah itu, 500 jabatan perangkat desa di antara-nya mengalami kekosongan.

Untuk mengisi jabatan ini, pemkab dan dewan sepakat menetapkan Perda tentang Peng-angkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Magelang Arif Roh-man Imam mengatakan, perda sudah ditetapkan bersama ek-sekutif. Dalam praktiknya, pro-ses pengisian perangkat desa akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Sesuai perda, proses pengi-sian jabatan kadus tidak lagi melalui pemilihan. Tetapi proses seleksi dengan serangkaian tes,” katanya kemarin.

Ia mengatakan, pemkab pernah menerapkan proses pengisian jabatan kadus melalui tes. Namun sempat diubah dengan sistem calon kadus dipilih langsung oleh warga.

“Beberapa waktu kemudian proses pengisian ja-batan kadus kembali lagi ke tahapan tes,” jelasnya.

Pansus yang membahas ra-perda itu berkeinginan, kebera-daan perda dapat menghasilkan perangkat desa yang berkualitas dan mampu bekerja optimal. Tujuanya dalam rangka pelak-sanaan UU Desa, di mana desa mengelola anggaran yang cukup besar.

“Setelah Raperda disetujui di-harapkan segera dibentuk pe-raturan bupati tentang peng-angkatan dan pemberhentian perangkat desa,” kata Juru Bi-cara Pansus I Sri Haryati.

Perbup itu nantinya memuat panduan tata cara dan keten-tuan pengangkatan dan pem-berhentian perangkat desa se-cara sederhana, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Ter-masuk di dalamnya mengatur tata cara dan ketentuan mutasi perangkat desa secara jelas.

“Baik berupa rotasi, promosi maupun demosi,” katanya.

Sementara Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan, dengan pencabutan Perda No 2/2007 dan penetapan Perda Pe ngangkatan dan Pemberhen-tian Perangkat Desa, merupakan langkah awal pemkab mewu-judkan perdes yang profesional dan kompeten di bidangnya. Proses rekruitmen para perang-kat desa melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan ob-jektif. (ady/laz/ong)