Iwa Ikhwanudin/Radar Jogja Online
MENJAMURNYA destinasi pariwisata baru belakangan ini mendorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bantul berbenah melakukan penataan. Salah satunya penataan retribusi di seluruh objek wisata (obwis).

Kepala Disbudpar Bantul Bambang Legowo menyebutkan, ada 37 kelompok sadar wisata (pokdarwis) di bumi Projo Tamansari. Dari jumlah itu, baru ada tujuh destinasi yang memiliki payung hukum retribusi. Yakni di Pantai Parangtritis, Pantai Depok, Pantai Gading Mas, Pantai Goa Cemara, Pantai Kuwaru, Pantai Baru Pandansimo, dan Goa Selarong.

“Retribusi Kebun Buah Mangunan juga ada payung hukumnya. Tetapi, di bawah Dispertahut,” jelas BL, sapaannya, kemarin (11/7).

Sisanya atau mayoritas destinasi belum memiliki payung hukum. Menurut BL, 29 destinasi pariwisata dikelola mandiri oleh masyarakat setempat. Tiket masuk maupun penataan parkir diatur sendiri oleh pokdarwis. Problemnya, pengelolaan mandiri ini berpotensi memunculkan persoalan baru. Yakni, tingginya tarif masuk yang dipatok. Imbasnya, wisatawan yang dirugikan.

Nah, agar ada keseragaman tiket masuk, disbudpar dalam waktu dekat ini berencana mengumpulkan seluruh pokdarwis. Upaya ini juga menjadi bagian rencana disbudpar meminta berbagai masukan dari seluruh pokdarwis. Berbagai masukan ini nantinya dijadikan materi draf payung hukum penarikan retribusi. “Pak wabup sendiri sudah menginstruksikan (penyeragaman retribusi),” ucapnya.

Terkait informasi keluhan wisatawan di Hutan Pinus Mangunan, BL mengaku, sudah mendengarnya. Menurutnya, penarikan retribusi sebesar Rp 50 ribu bagi wisatawan yang membawa kamera DSLR tidak benar. Tarif itu hanya bagi yang ingin mengambil gambar di beberapa spot khusus. Misalnya, untuk pre-wedding. Spot-spot ini memang sudah didesain khusus dan dipersiapkan oleh pengelola. “Jadi ya wajar. Nggo ijole kesel (karena sudah menata lokasi),” ungkapnya.

Terlepas dari itu, disbudpar untuk sementara ini tidak dapat mengintervensi penarikan retribusi di Hutan Pinus Mangunan. Walaupun lokasinya berada di wilayah Bantul. Mengingat, hutan lindung yang berada di kelurahan Mangunan tersebut milik Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIJ.

Kendati begitu, Disbudpar Bantul bakal melakukan pembicaraan dengan sejumlah pihak yang berkepentingan dengan Hutan Pinus Mangunan. Termasuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

“Ini memang harus disikapi,” tegasnya.

Purwanto, salah satu Pengelola Hutan Pinus Mangunan mengatakan, destinasi Hutan Pinus murni dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Ide pengelolaan ini salah satunya adalah memberdayakan masyarakat. “Yang bertugas parkir orang sini. Yang jualan juga sama. Kami ingin wisatawan membawa berkah bagi kami,” tandasnya.

Dari situ, Ipung, sapaannya, menolak jika pengelola disebut semena-mena menarik retribusi bagi wisatawan. Khususnya, yang membawa kamera DSLR. Menurutnya, tarif Rp 50 ribu hanya bagi fotografer yang ingin mengambil gambar di spot-spot yang telah disediakan pengelola. “Hanya parkir yang ada tarifnya,” ucapnya.

Sebagai salah satu pengurus pokdarwis, Ipung mengapresiasi rencana Disbudpar menyeragamkan retribusi. “Kami manut. Toh, ini juga hutan lindung milik Pemprov DIJ,” ujarnya. (zam/ila/ong)