JOGJA – Meski lebaran sudah berlangsung, sampai dengan kemarin (11/7) ternyata masih ada lima perusahaan yang mangkir terhadap kewajibannya. Perusahaan tersebut dilaporkan karyawannya karena belum juga membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR).

Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Permenaker nomor 20 tahun 2016 pembayaran THR ini maksimal H-7 Lebaran. Atau tanggal 29 Juni lalu. Akibatnya, kelima perusahaan yang tengah dalam verifikasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja itu terancam dicabut izin usahanya.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Jogja Rihari Wulandari mengatakan, selama libur lebaran ada lima laporan yang masuk..

“Dikarenakan tengah libur, saat itu belum bisa menindaklanjuti. Baru hari ini (kemarin) kami tindaklanjuti,” kata Rihari, kemarin (11/7).

Dia menegaskan, kelima perusahaan bukanlah perusahaan yang dilaporkan jelang lebaran lalu. Laporan awal, ada tiga perusahaan yang dilaporkan dan sudah ditindaklanjuti. Dua perusahaan sanggup membayarkan, sedangkan satu perusahaan berada di Kulonprogo dan telah mereka limpahkan ke dinsosnakertrans setempat.

Sementara lima perusahaan tersebut baru dilaporkan saat cuti bersama. Sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 9 Juli. Mereka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, biro pariwisata, hingga perusahaan penyedia tenaga outsourcing. Perusahaan itu diketahui Dinsosnakertrans Kota Jogja berskala menengah dan memiliki cukup banyak karyawan.

Rihari mengatakan, saat melakukan konfirmasi akan memastikan kesanggupan perusahaan dalam membayar THR ke karyawannya. Jika menyanggupi, perusahaan itu hanya akan dikenakan denda lima persen dari jumlah THR yang dibayarkan ke karyawan. Jika tak menyanggupi, perusahaan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berat.

“Kalau saat klarifikasi perusahaan mengaku tidak akan membayar THR, atau tidak ada kepastian pembayaran. Sanksinya pencabutan izin usaha,” katanya.

Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Jogja Bob Renaldi pihaknya tetap siap menerima laporan perusahaan yang tak membayarkan THR, meski posko pengaduan telah ditutup. “Prinsipnya kami tetap akan menerima segala macam laporan terkait pembayaran THR. Kami masih akan melakukan klarifikasi ketika ada laporan,” ujarnya. (eri/ila/ong)