GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
PENUH: Pasar Beringharjo, Jogja masih dipenuhi wisatawan yang mencari cenderamata baju batik, Selasa (12/7). Sayangnya, kenyamanan wisatawan terganggu dengan tarif parkir yang gila-gilaan di sirip Malioboro.
JOGJA – Di saat banyak keluhan tentang perilaku juru parkir (jukir) liar yang nuthuk tarif parkir diluar kewajaran, nasib taman khusus parkir (TKP) Ngabean justru merana. TKP portabel buatan Pemprov DIJ itu sepi dari kendaraan yang parkir.

“Hanya Minggu sore (10/7) itu saja ada satu bus yang masuk, selebihnya sepi,” ujar salah seorang pengelola TKP Ngabean Hamam Romas, kemarin (12/7).

Ironis memang, disaat para wisatawan bingung mencari tempat untuk memarkirkan kendaraannya, TKP resmi milik pemerintah itu malah tidak diminati. Wisatawan lebih memilih parkir di dekat objek wisata Keraton maupun Malioboro. Alhasil di sepanjang Jalan Pangurakan maupun di sekeliling Alun-Alun Utara Jogja yang harusnya steril parkir, terlihat banyak kendaraan yang parkir.

“Ya gimana lagi, tidak ada yang mengarahkan ke Ngabean, ya muspro ini parkir yang dibangun pemerintah,” keluhnya.

Menurutnya, Dinas Perhubungan baik DIJ maupun Kota Jogja tidak tegas melakukan penindakan pada parkir liar. Padahal sudah jelas ada larangan parkir, tapi tidak pernah ditindak. Jika alasan yang digunakan karena lokasinya jauh, Hamam mengatakan, sudah ada alternatif transportasi. “Bisa dengan Si Thole, becak, dan andong. Tapi, karena sepi ya mereka nganggur,” tuturnya.

Terkait dengan adanya parkir liar di seputar Alun-Alun Utara Jogja, Hamam menyerahkan kepada aparat berwenang untuk penindakannya. Terlebih, pembangunan TKP Ngabean sendiri pembangunannya satu paket dengan penataan Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Kidul dengan anggaran dari danais sebesar Rp 5 miliar.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ Sigit Haryanta mengatakan, akan mencari solusi persoalan parkir, terutama parkir on the street. Menurut dia, pada prinsipnya parkir tepi jalan umum tidak diperbolehkan, kecuali mendapatkan izin. “Nanti akan kami koordinasikan lagi, supaya pada liburan depan tidak terulang lagi,” ujarnya.

Mantan Kepala Biro Umum Humas dan Protokol Setprov DIJ itu menambahkan, kewenangan penanganan parkir berada di kabupaten dan kota. Untuk parkir tepi jalan umum di jalan provinsi sudah tegas dilarang.

“Bukan bermaksud lempar tugas, tapi kewenangan parkir ada di kabupaten dan kota, maka setelah ini akan dikoordinasikan,” jelasnya. (pra/ila/ong)