JOGJA – Pemkot Jogja dituding tidak pernah serius menangani fenomena juru parkir (jukir) liar yang muncul setiap libur panjang Lebaran. Tindakan jukir liar itu dikeluhkan sejumlah wisatawan karena nuthuk dengan memungut tarif parkir mobil secara berlipat-lipat.

Kejadian tersebut sebetulnya bukan kali pertama. Tahun-tahun lalu keluhan serupa juga telah mengemuka. Meski terus berulang, respons pemkot sejauh ini cenderung lunak.

Itu tercermin dari pernyataan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja Wirawan Haryo Yudo yang mengaku kesulitan menindaknya. Alasannya terkesan klise. Tidak ada laporan yang diterima pemkot secara resmi. “Kalau responsnya seperti itu berarti pemkot justru melakukan pembiaran. Aneh sekali sikapnya,” tuding Pengurus Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Dwi Priyono, kemarin (12/7).

Secara terbuka LKY menyesalkan tanggapan dua petinggi pemkot yang dinilai tidak cukup peka tersebut. Diingatkan, bila kondisi itu dibiarkan, maka pemkot telah ikut berperan mengadakan kampanye negatif terhadap pariwisata Jogja.

“Ini sangat ironis karena Jogja telah memposisikan sebagai kota pariwisata,” tandasnya.

Dwi mempertanyakan efektivitas kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro yang dibentuk wali kota. Menurut dia, bila UPT Malioboro bekerja secara sungguh-sungguh, munculnya jukir liar yang memungut tarif parkir gila-gilaan di kawasan Malioboro dapat diantisipasi sejak dini.

Salah satu caranya dengan memasang papan petunjuk berikut tarif resmi parkir mobil di kawasan Malioboro sesuai ketentuan perda. Selama ini papan petunjuk semacam itu belum dijumpai di kawasan Malioboro.

“Berikan nomor telepon, atau ponsel dan alamat instansi yang melayani pengaduan sehingga masyarakat bisa mengadukan. Kalau sekarang wali kota minta mereka membuat pengaduan, terus mau dialamatkan ke mana?” tanyanya.

Dia juga bertanya-tanya dengan pengakuan kepala dishub Kota Jogja yang kucing-kucingan sehingga tidak dapat menemukan jukir liar seperti ramai diperbincangkan di media sosial. “Tidak bisa menangkap kok bisa menyimpulkan pelakunya adalah jukir liar,” sindirnya.

Dalam kesempatan itu, mantan komisioner Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIJ ini menyarankan agar jajaran dishub belajar ke Dinas Ketertiban Kota Jogja.

Dari pengamatannya, dinas ketertiban yang dibentuk jauh sebelum kepemimpinan HS kerap kali mengadakan operasi tangkap tangan (OTT) pelanggar perda.

Misalnya menangkap penjual miras oplosan, pembuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Pelakunya kemudian disidangkan ke Pengadilan Negeri Jogja.

Keberadaan jukir liar itu bisa ditindak dengan operasi sebagaimana dilakukan dinas ketertiban. “Kenapa dinas ketertiban bisa bertindak efektif, sedangkan dishub malah kesulitan?” tanyanya.

LKY, lanjut Dwi, mencatat keluhan terhadap praktik pungutan parkir mobil yang menggila bukan hanya terjadi di Malioboro. Di Kota Jogja juga berlangsung di objek-objek wisata seperti di Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka.

Sedangkan di luar Jogja, antara lain di beberapa objek wisata yang dikelola kelompok sadar wisata (Pokdarwis) seperti di kawasan Dlingo, Bantul. Dia minta pemerintah daerah serius menindaklanjuti keluhan yang disampaikan para wisatawan tersebut.

Terpisah, Sekretaris Pusat Bantuan Hukum Jogjakarta (PHBJ) Nanang Hartanto SH mempertanyakan rujukan wali kota terkait penerapan pasal 368 ayat (2) KUHP tentang pemerasan untuk menjerat jukir nakal.

Nanang meminta wali kota mengecek ulang bunyi keterangan pasal 368 ayat (2). Setahu dia, rumusan pasal pemerasan diatur dalam pasal 368 ayat (1) dan bukan pasal 368 ayat (2). Ancaman hukuman maksimal selama 9 tahun, dan bukan 12 tahun.

Sesuai pasal 368 ayat (1), unsur objektif pemerasan meliputi memaksa, orang lain, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain), supaya memberi utang dan untuk menghapus piutang. Sedangkan unsur subjektif terdiri atas dengan maksud dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. “Sekarang perlu dicermati apakah unsur-unsur itu terpenuhi,” katanya. (kus/ila/ong)