JOGJA – Liburan sekolah hampir usai. Kesibukan orang tua untuk mencari segala kebutuhan sekolah anaknya sudah terlihat, mulai dari mencari seragam, alat tulis, dan persiapan daftar ulang. Bagi siswa baru, berangkat ke sekolah menjadi salah satu pengalaman tak terlupakan. Biasanya, akan ada orientasi sekolah.

Berbeda dengan sebelumnya, saat masa orientasi kali ini ada larangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan terhadap sekolah melakukan perpeloncoan. Tidak ada lagi siswa yang akan mengenakan atribut aneh-aneh, maupun tugas yang tak masuk akal, dan tak berhubungan sama sekali dengan proses pengenalan lingkungan sekolah.

Larangan ini mendapatkan sambutan positif. Di Kota Jogja, Permendikbud No 18/2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) menjadi acuan penyelenggaran Pengenalan masa orientasi siswa. “Jika masih ditemukan perpeloncoan, kepala sekolah (kepsek) akan diberikan sanksi,” ujar Wali Kota Haryadi Suyuti, kemarin (13/7).

HS, sapaannya, menjelaskan sanksi yang bakal diberikan itu tak main-main. Nantinya, kepala sekolah yang selama ini dinilai dari key performance indicator (KPI) akan mendapatkan pemberat. “Di KPI nilainya pasti akan berkurang,” tandasnya.

HS juga mewanti-wanti kepada sekolah di Kota Jogja, agar pelaksana PLS tersebut harus diselenggarakan guru, bukan lagi siswa senior. Sebab jika dilakukan oleh siswa senior sangat berpeluang munculnya tindakan perpeloncoan.

“Tidak ada toleransi. Tidak boleh ada siswa yang kupingnya ditali rafia, atau disuruh apa pun. Itu, akan menimbulkan dendam berkepanjangan,” katanya.

Dendam tersebut, lanjut dia, bisa berkepanjangan. Sebab, siswa korban perpeloncoan punya semangat sama untuk melakukan kepada juniornya. “Itu akan berlangsung begitu terus. Tidak selesai jika tidak dipangkas,” jelasnya.

Makanya, untuk menegakkan Permendikbud tersebut, HS tak akan main-main. Dia telah meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja untuk membentuk Satgas Pencegahan Kekerasan. Satgas itu berisikan kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa. “Belajar itu menyenangkan. Bukan menyeramkan,” katanya.

Bagi sekolah swasta, juga berlaku sama. Disdik akan menyurati pihak sekolah atau yayasan yang menaungi sekolah bisa mengikuti peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pelaksanaan masa orientasi siswa.

Kepala Disdik Kota Jogja Edy Heri Suasana mengatakan, akan mengumpulkan seluruh sekolah terkait rencana kegiatan tersebut. Sesuai peraturan dari kementerian, seluruh kegiatan pengenalan lingkungan sekolah akan ditangani langsung oleh guru dan tidak melibatkan murid senior guna mengantisipasi perundungan (bullying).

“Pada awal masuk sekolah, diharapkan orang tua siswa bisa mengantar dan kemudian menyerahkan anaknya ke sekolah atau wali kelas,” harapnya.

Hal itu perlu dilakukan, agar antara guru dan orang tua siswa diharapkan terjalin komunikasi mengenai kondisi siswa, di antaranya hobi atau kebiasaan-kebiasaan lainnya. Melalui komunikasi yang terjalin tersebut, Edy berharap, tanggung jawab pendidikan tak hanya berada di pundak sekolah. Saat siswa berada di rumah, orang tua juga ikut bertanggung jawab terhadap perkembangn anak-anaknya.

“Misalnya saja dibuat semacam grup di sosial media antara guru dan orang tua siswa yang membahas perkembangan siswa di sekolah atau saat siswa mengalami kesulitan belajar,” katanya.

Sementara itu, ditiadakannya program masa orientasi siswa (MOS) bagi siswa baru diapresiasi kalangan sekolah di Bantul. Sekolah pun siap menyelenggarakan program pengenalan lingkungan sekolah (PLS) dengan konsep yang sama sekali berbeda dengan MOS yang selama ini dilakukan.

Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Pajangan Heri Supartono menyatakan, hanya guru dan karyawan sekolah yang terlibat dalam program PLS. Pengurus OSIS dan siswa tidak ada yang terlibat. Ini berbeda dengan program MOS yang dipandu pengurus OSIS.

“OSIS dan siswa hanya terlibat mengatur kedatangan wali murid pada hari pertama PLS,” jelas Heri, kemarin (13/7).

Begitu pula dengan materinya. Heri memastikan tidak ada materi latihan baris-berbaris pada program PLS. Materi baris-berbaris ala militer ini memang biasanya dilakukan untuk menjaring pleton inti (Tonti). Sesuai nama programnya, materi dalam program PLS lebih diprioritaskan pada pengenalan beragam pernak-pernik kelengkapan sekolah.

Mulai sarana dan prasarana sekolah, program belajar, pamong sekolah, hingga penyampaian tata tertib sekolah. “Selama tiga hari. Mulai Senin (19/7) hingga Rabu (21/7),” paparnya.

Heri juga memastikan suasana program PLS berbeda dengan MOS. Penyampaian seluruh materi program PLS dipastikan penuh dengan suasana santai. Seperti diselingi menyanyi dan permainan.

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Bantul Masharun Ghazali mengimbau sekolah tidak menyelipkan materi berat selama program PLS. Bila ada yang nekat melanggar, dinas bakal menjatuhkan sanksi. Mulai teguran hingga peringatan keras. “Siswa tidak boleh diforsir tenaganya. Jadi berangkat pagi pulang petang nggak boleh,” tandasnya (eri/zam/ila/ong)