HUMAS PEMPROV DIJ FOR RADAR JOGJA
TUGAS BARU: Sembilan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DIJ hasil lelang jabatan dilantik di Bangsal Kepatihan, kemarin (13/7).
JOGJA – Pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DIJ yang diadakan kemarin (13/7) menimbulkan tanda tanya. Sebab, semula hanya ada delapan posisi jabatan eselon IIA dan IIB yang dibuka pendaftaran lelang jabatan. Namun, kemarin ada sembilan pejabat yang dilantik.

Mereka yakni, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIJ dijabat Hananto Hadi Purnomo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIJ Rony Primanto Hari, Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setprov DIJ Sugeng Purwanta, Kepala Dinas Kesehatan DIJ Pembajun Setyaningastutie.

Kemudian Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Krido Suprayitno, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIJ Tri Saktiyana, Staf Ahli Gubernur bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Bayu Haryana. Serta satu-satunya jabatan Wakil Kepala Dinas Kebudayaan di Indonesia dijabat Singgih Raharjo. Sedangkan satu pejabat lagi, yakni Etty Kumolowati yang dipilih sebagai Direktur RS Grhasia.

Ada tambahan jabatan Direktur RS Grhasia yang juga ikut dilantik inilah yang menimbulkan pertanyaan. Sebab, pada awalnya jabatan Direktur RS Grhasia tidak termasuk dalam delapan posisi yang dilelang.

Seperti diketahui, Direktur RS Grhasia sebelumnya, Pembajun Setyaningastutie, ikut mendaftar lelang jabatan. Dalam pengumuman lelang jabatan Maret 2016 lalu, hanya menyebutkan delapan posisi, yaitu Kepala DPTR, Kepala Diskominfo, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Staf Ahli Gubernur serta Wakil Kepala Dinas Kebudayaan.

Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengaku heran kenapa tiba-tiba ada jabatan Direktur RS Grhasia yang ikut dilantik. Padahal tidak ada dalam pengumuman awal posisi tersebut juga dibuka lelang jabatan.

“Ini juga yang jadi pertanyaan, proses lelang jabatan belum selesai kok sudah dipastikan jabatan Direktur Grhasia kosong,” ujarnya seusai menghadiri pelantikan di Bangsal Kepatihan, kemarin (13/7).

Inung, sapaannya, mengatakan kekosongan jabatan Direktur RS Grhasia itu harus diperjelas apakah karena yang bersangkutan meninggal dunia, alih tugas atau mengundurkan diri. Jika Pembajun mengundurkan diri, jabatan Direktur RS Grhasia ikut diumumkan sejak awal bersama delapan jabatan lain yang kosong. “Harusnya kan fair, formasi apa saja dan untuk berapa harus jelas,” ujarnya.

Politikus PAN itu menambahkan, kesan yang muncul dalam penambahan formasi ditengah proses, yakni ada seorang calon yang sudah diarahkan dan pasti terpilih. Seharusnya, lanjut Inung, jika Pembajun terpilih maka jabatan Direktur RS Grhasia dikosongkan dulu.

“Kasihan Bu Pembajun jika sebenarnya memang layak menempati posisi itu, tapi prosesnya bermasalah dan akhirnya dipertanyakan,” ujarnya
Dia mempertanyakan apakah proses lelang jabatan Pemprov DIJ itu sudah disetujui oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). “Apakah juga disetujui adanya penambahan formasi ditengah proses lelang jabatan? Ini masalah elok dan tidak elok, proses masih berjalan kok sudah dipastikan terpilih,” tuturnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ Agus Supriyanto mengatakan, jabatan Direktur RS Grhasia ikut dilelang karena pemimpin sebelumnya terpilih untuk jabatan baru. “Dalam pengumumannya kan kalau ada yang pergi bisa diisi yang lain,” ujarnya.

Menurut Agus, dalam pengumuman lelang jabatan, awalnya memang delapan jabatan yang dilelang. Tapi, ternyata dalam proses lelang, Pembajun yang sebelumnya menjadi Direktur RS Grhasia ikut proses lelang dan dipilih menjadi Kepala Dinas Kesehatan DIJ.

Agus meyakinkan, pengisian sembilan jabatan eselon II melalui mekanisme lelang jabatan. Termasuk bagi Etty Kumolowati yang dipilih menjadi Direktur RS Grhasia. Mantan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes DIJ itu ikut mendaftar lelang jabatan eselon II. Tim Pansel menilai Etty layak menjadi Direktur RS Grhasia. (pra/ila/ong)