BANTUL – Pemanfaatan dana desa dari pemerintah pusat ternyata tak bersifat kaku. Asalkan dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Di Kelurahan Wonolelo, Pleret, Bantul, misalnya.

Dari total dana yang diterima Rp 755 juta pada 2016 tak semuanya untuk pembangunan infrastruktur publik. Pemdes setempat menyisihkan sebagian anggaran untuk merehab delapan rumah warga yang tidak layak huni dan keperluan operasional. Nilainya mencapai Rp 107 juta.

“Bantuan disebar di delapan padukuhan. Jadi, tiap rumah dapat stimulan Rp 13 juta,” jelas Lurah Wonolelo Puji Astuti disela peletakan batu pertama pembangunan rumah tak layak huni di Dusun Bojong kemarin (14/7).

Diakui, anggaran rehab rumah sangat minim. Tak sebanding dengan jumlah rumah tidak layak huni. Di Wonolelo tercatat 80 rumah harus direhab. Sisa rumah yang belum direhab diupayakan pada tahun depan. Selama pemerintah pusat masih menggelontorkan dana desa.

“Program ini tergolong baru. Berjalan mulai tahun ini,” ucapnya.

Delapan rumah yang direhab tersebut sebenarnya pernah diusulkan melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Itu karena kedelapan rumah itu benar-benar dianggap tak layak huni. Bahkan, material bangunan bekas bongkaran tidak dapat dimanfaatkan lagi, kecuali genteng.

Surono, penerima bantuan rehab rumah, menyatakan, bangunan berkonstruksi kayu miliknya telah didiami selama 20 tahun. Rumah reyot itulah yang selama ini menjadi tempat bernaung bagi Surono bersama isteri dan dua anaknya. “Sekalipun belum pernah direnovasi,” ungkap pedagang balai-balai keliling itu.

Pucuk dicinta ulam pun tiba, kala stimulan dari desa dikucurkan, Surono juga mendapat bantuan rehab dari kerabatnya. Hingga total mencapai Rp 50 juta.

Selain untuk rehab rumah, dana desa juga digulirkan untuk program lantainisasi dan pembuatan jamban. Ada 16 rumah sasaran lantainisasi dan jambanisasi.

Kasubbag Kekayaan, Bagian Pemdes, Setda Bantul Nanang Mujianto mengimbau para pemangku wilayah kelurahan tidak perlu ragu memanfaatkan dana desa untuk program rehab rumah. Karena memang ada aturannya. Hal itu termaktub dalam Huruf A Ayat 1 Pasal 6 Permendes Nomor 21 Tahun 2015. Begitu pula pemanfaatan dana desa untuk lantainisasi atau jambanisasi.

“Sebab masih ada pamong yang belum tahu aturannya,” jelasnya.

Terkait adanya bantuan dari pihak lain di luar program rehab rumah dari kelurahan, hal itu tak menjadi soal. “Itu tak melanggar aturan. Yang terpenting, kelurahan menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi program rehab rumah sesuai dengan pagu anggaran, berikut rinciannya,” lanjut Nanang.(zam/yog/ong)