GUNUNGKIDUL – Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ternyata tak hanya berdampak pada rumitnya birokrasi penyaluran dana hibah. Hal itu bahkan akan berpengaruh pada tata kelola satuan organisasi perangkat daerah (SKPD) di kabupaten/kota. Satu hal yang sedang menjadi sorotan publik adalah ketentuan status hukum rumah sakit umum daerah (RSUD).

Merujuk amanat undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, seluruh RSUD tak lagi berstatus sebagai badan layanan umum daerah (BLUD). Tapi menjadi lembaga otonom (unit pelaksana teknis/UPT) di bawah Dinas Kesehatan.

Kembali seperti sekitar tahun 2009. Padahal, kala itu RSUD yang berstatus UPT naik status menjadi BLUD demi memperluas ruang gerak pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Sekretaris Komisi B DPRD Gunungkidul Arif Wibowo menilai, setback atas perubahan status RSUD akan berdampak serius pada struktur organisasi lembaga tersebut.

Dengan status sebagai UPT, tak ada lagi jabatan direktur/direktur utama, yang selama ini notabene dijabat oleh pegawai negeri sipil (PNS) eselon 2. Nantinya, RSUD hanya menyisakan sekretaris lembaga sebagai jabatan tertinggi. Merujuk pada undang-undang, lanjut Arif, jabatan direktur sampai kepala seksi akan dihapus. Diganti pejabat fungsional.

“Kondisi ini akan menyebabkan para pejabat RUSD senam jantung. Menunggu kepastian rotasi. Pra pejabat tinggi itu lantas mau ditaruh dimana?” sindirnya kemarin (14/7).

Hal itu kian ramai menjadi pembicaraan di Bumi Handayani. Kalau sudah begitu, politikus PKS itu mengimbau para pejabat yang terkena imbas kebijakan pusat bersabar dan legawa. “Ada ganjalan tentu wajar. Tapi harus disikapi profesional,” pintanya.

Arif khawatir, wacana perubahan status RSUD makin membuat galau para pejabatnya. Sebab, hingga kemarin belum ada kejelasan progres pembahasan unsur strukturalnya. Menurutnya, pemkab saat ini sedang fokus membahas RPJMD. Tentang satuan organisasi tata kerja (SOTK) baru rencananya dibahas awal bulan depan. Kemungkinan selesai sekitar akhir tahun.

Sementara itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (TPID) RSUD Wonosari Aris Suryanto punya pandangan berbeda. Menurutnya, undang-undang tidak mencabut status BLUD. Hanya konteksnya saja yang berubah karena harus bertengger di bawah supervise Dinas Kesehatan.

Ari enggan berkomentar tentang nasib para pegawai strutural yang terkena imbas perubahan SOTK. “Untuk itu masih menunggu peraturan presiden,” katanya.

Meski sama-sama berstatus UPT, lanjut Aris, keberadaan RSUD berbeda dengan puskesmas. Aturannya pun berbeda.(gun/yog/ong)