MAGELANG – Mulai 1 Juli lalu, aturan denda dua persen bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menunggak iuran, di hapuskan. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang JKN. Ini merupakan perubahan kedua dari Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013.

Kanit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan, Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Magelang, Corolus Gama Apriadi mengatakan, meskipun demikian aturan baru ini tidak berlaku bagi peserta rawat inap. “Sekarang ini, kalau telat membayar iuran, tidak lagi kena denda per bulan,” kata Corolus Gama mewakili Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang Surmiyati.

Gama mengungkapkan denda baru diterapkan jika belum ada 45 hari dari pelunasan tunggakan, peserta sudah menggunakan kartu JKN untuk rawat inap di rumah sakit. Peserta akan dikenakan denda 2,5 persen dari total biaya rawat inapnya. “Dari total rawat inap itu akan di kali bulan tertunggak maksimal 12 bulan atau maksimal Rp 30 juta,” jelasnya.

Ditegaskannya, besaran denda tidak berlaku bagi masyarakat kurang mampu. Dengan catatan, hanya diperuntukan bagi peserta kelas III. “Dan juga menunjukkan surat keterangan dari dinas sosial setempat,” ungkapnya.

Ia menilai peraturan baru ini untuk melatih masyarakat tertib membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Jika lalai bayar iuran, otomatis kartu JKN akan nonaktif. Selanjutnya tidak bisa digunakan untuk mendapatkan pelayaan kesehatan. Ketentuan itu berlaku baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), maupun di rumah sakit. “Program JKN ini melatih gotong royong. Dengan gotong royong, semua tertolong,” tegasnya. (nia/din/ong)