KULONPROGO-Kiprah perempuan dalam dunia politik masih minim. Hal itu bisa dilihat dari jumlah kursi dan keterwakilan perempuan di parlemen. Kondisi ini secara otomatis juga berpengaruh dalam penentuan kebijakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

Pernyataan itu disampaikan perwakilan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIJ Isnain Aminudin dalam Pelatihan Kepemimpinan bagi Perempuan dalam rangka Peningkatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Kokap, Kulonprogo, kemarin (15/7).

Pelatihan itu digelar dua hari. Pesertanya para aktivis perempuan Kulonprogo, kader posyandu dan perwakilan perempuan dari organisasi masyarakat (ormas). Materi yang diberikan di antaranya kondisi politik di Indonesia, pengarusutamaan gender dalam pembangunan DIJ, Pemilu dan strategi perempuan dalam Pemilu hingga isu-isu gender.

Menurut Isnain, minimnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik sangat memengaruhi kebijakan gander. Karena perempuan yang berjuang dalam memperjuangkan hak dalam proses penyusunan regulasi juga tidak banyak.

Idealnya perempuan yang duduk di wakil rakyat seimbang. Tujuannya agar yang menjadi keinginan masyarakat bisa terpenuhi. “Keterwakilan perempuan dalam kursi legislatif masih belum sebanding dengan jumlah perempuan di masyarakat,” katanya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan KB (BPMPDPKB) Kulonprogo Sri Utami menyatakan, jati diri perempuan memang masih perlu diperjuangkan. Kendati demikian, perempuan tetap harus melihat kodratnya sebagai perempuan. “Namun tidak boleh meninggalkan kodrat perempuan itu sendiri,” jelasnya.

Menurutnya, pendidikan politik akan mewujudkan peran politik perempuan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. “Itu penting untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan,” ujarnya
Anggota DPRD DIJ asal Kulonprogo Hamam Muttaqien menambahkan, kesetaraan antara kedudukan seorang perempuan dan laki-laki memang perlu diperjuangkan. “Saat ini kedudukan perempuan masih minoritas dalam jabatan eksekutif atau pun legislatif,” katanya. (tom/din/ong)