Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja Online
Sejumlah wali siswa menemani anaknya pada hari pertama masuk sekolah di SD Keputran A, Jogjakarta, Senin (18/7). Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2016/2017 dimulai secara serentak di Indonesia pada hari ini dan diisi dengan silaturahmi pasca libur Lebaran serta pengumuman jadwal pelajaran.
JOGJA- Dukungan antikekerasan dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (PLS) bagi siswa baru mengalir dari berbagai elemen. Muncul harapan agar optimalisasi peran guru tak hanya berhenti saat PLS. Tapi berlanjut hingga kegiatan belajar mengajar (KBM) dan ekstra kurikuler.

Sebagian siswa baru menjalani sekolah hari pertama pada Sabtu (16/7). Untuk mengikuti kegiatan prasekolah. PLS dimulai hari ini, Senin (18/7) hingga seminggu ke depan. Selanjutnya, mereka menjalani KBM regular pada Senin (25/7). Masa inilah yang cukup menyita perhatian banyak pihak. Termasuk Dinas Pendidikan dan DPRD Kota Jogja. Terutama saat siswa baru berhubungan langsung dengan senior, baik dalam kegiatan ekstra kurikuler maupun organisasi sekolah.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melarang keterlibatan siswa senior selama PLS. Melalui Peraturan Mendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Masa Orientasi Sekolah bagi Siswa Batu. Hal itu guna mencegah timbulnya aksi kekerasan atau perpeloncoan. PLS wajib diampu oleh guru.

Ketua Komisi D Agung Damar Kusumandaru mewanti-wanti pihak sekolah untuk tetap menjauhkan peserta didik baru dari segala bentuk kekerasan. Dalam kegiatan apapun. Lebih dari itu, Agung berharap seluruh kegiatan siswa tetap diampu guru. Misalnya, peleton inti (tonti), pramuka, dan kegiatan lain yang selama ini lebih banyak dipegang oleh siswa senior. “Jangan saat PLS saja. Kami tetap akan mengawasi proses KBM agar tak ada kekerasan berbalut pelonco,” ujarnya kemarin (17/7).

Agung tak menampik, ada kemungkinan siswa senior punya rasa dendam atas perilaku yang mereka terima dari kakak kelas kala mereka menjadi murid baru. Rasa dendam itulah yang biasa tercurah pada generasi berikutnya. Dan itu berlaku turun-temurun. Nah, untuk menghapus rasa dendam tersebut, lanjut Agung, tak bisa hanya dengan menghilangkan peran siswa senior selama PLS. Jika luput dari perhatian guru dan sekolah, kegiatan kesiswaan lain juga bisa menjadi ajang pelampiasan dendam. “Kami mendukung adanya upaya serius menghilangkan superioritas,” tegasnya.

Gayung bersambut, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menyatakan, pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah harus dikikis sedini mungkin. Namun, pelaksanaannya tetap secara berkesinambungan.

Untuk itu, HS, begitu sapaan akrabnya, berencana membentuk Satgas Pencegahan Kekerasan di sekolah usai masa PLS. “Mereka sifatnya bukan sementara. Ketugasannya melekat bisa setahun atau dua tahun,” ucapnya.

Satgas terdiri atas berbagai profesi. Bisa pengacara, psikolog, kepala sekolah, atau bahkan orang tua siswa sendiri. Mereka bertugas memantau kegiatan harian siswa selama berada di lingkungan sekolah. Maupun di luar sekolah atau setelah mereka pulang ke rumah. Satgas harus mampu menghilangkan kesan inferior bagi siswa baru dan superior pada murid senior.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Edy Heri Suasana menegaskan, peran siswa senior nantinya akan berangsur-angsur hilang. Termasuk dalam tonti, yang biasanya dilakukan OSIS. Nantinya, peran guru pendamping lebih dominan. Jika selama ini hanya mengawasi dan mengikuti saja, ke depan guru ini yang menentukan semua kebijakan. “Semua kegiatan diampu guru. Ini untuk menghindari pelonco di semua kegiatan,” tandasnya.(eri/yog/ong)